Menu

Mode Gelap

Nasional · 20 Mei 2024 18:45 WIB ·

Henry Subiyakto : Starlink Bisa Dimanfaatkan Oleh Sparatis OPM


					Henry Subiyakto Perbesar

Henry Subiyakto

Jakarta, reportasenews com – Dosen Unair Henry Subiakto menyatakan tidak setuju Starlink diizinkan beroperasi di Indonesia. Menurutnya  Starlink tak hanya berpotensi membangkrutkan perusahaan nasional di bidang telekomunikasi & internet service provider, seperti group telkom, indosat dan lain lain.

Subiakto mengatakan starlink juga bisa dimanfaatkan kekuatan sparatisme seperti KKB/OPM dll, utk komunikasi mereka tanpa terdeteksi negara atau pemerintah Indonesia. Starlink berpotensi akan mengoyak NKRI.

“Makanya Starlink di dunia lebih banyak digunakan oleh negara-negara satelit atau pendukung Amerika Serikat. Kenapa demikian? Karena Satelit Starlink memiliki perbedaan signifikan dibandingkan satelit biasa seperti Palapa, Satria, Kacific, Telkom 1 & satelit2 lain milik Eropa maupun AS di luar Starlink jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, Starlink itu satelit Low Earth Orbit (LEO) yg beroperasi dg ketinggian sekitar 340 hingga 1.200 km di atas permukaan bumi. Starlink ukurannya kecil jumlahnya ribuan dirancang bekerja bersama secara sinkron menyediakan layanan internet. Mrk seolah seperti BTS terbang.

Sedangkan Satelit komunikasi konvensional ditempatkan di orbit geostasioner (GEO) sekitar 35.786 km di atas khatulistiwa bumi, berada di satu titik relatif tetap dr permukaan bumi. Untuk bisa melayani publik butuh perangkat stasiun bumi.

Setiap satelit Starlink beratnya sekitar 260 kg. Satelit GEO lebih besar & mahal krn teknologi & perlengkapan lebih kompleks, dg kebutuhan bertahan di orbit yg lebih tinggi.

Starlink pakai teknologi phased-array utk antena, yg memungkinkan satelit mengarahkan sinyal tanpa hrs memindahkan satelit itu sendiri. Sistem ini dirancang utk latency rendah & kecepatan tinggi. Alat penangkap sinyal satelit hanya menggunakan antena kecil & alat seukuran laptop besar yg bisa dipindah2kan.

Sedang Satelit GEO harus pakai antena besar yg tetap utk komunikasi berkapasitas tinggi. Karena itu satelit konvensional butuh mitra utk mendistribusikan layanannya ke masyarakat. Itulah perusahaan operator seluler & ISP yg menjadi mitranya.

Beda dengan Starlink yang tidak butuh mitra. Mereka bisa melayani langsung ke publik tanpa pihak ketiga. Mk masuknya Starlink bisa jadi awal kematian perusahaan2 nasional di bidang internet, seluler & juga satelit.

Jadi, lanjut dia,  starlink bukan sekedar perusahaan perangkat & layanan satelit semata, tapi Starlink juga berfungsi sebagai perusahaan internet service provider, bahkan bisa berfungsi sebagai platform digital, mengingat Elon Musk juga memiliki perusahaan X (dulu Twitter) yg sekarang tak sekedar medsos tapi juga mengarah jadi platform media komunikasi.

“Ini bahayanya. Perusahaan Starlink trafik & kontennya di luar jangkauan yuridiksi, kedaulatan digital & kewenangan hukum nasional, selain bisa dimanfaatkan untuk melawan kedaulatan negara & mengancam keamanan nasional, jelas dia.

Perusahaan Starlink sebagai perusahaan AS dilindungi US Cloud Act 2018. Data yg mrk kumpulkan atau berada di perusahaan itu tdk boleh diakses negara lain (termasuk Indonesia), tp hrs terbuka pd Pemerintah & penegak hukum AS. Persoalannya Starlink apa mau nurut hukum di Indonesia atau hukum AS?

Kalau mereka melayani Papua atau daerah konfik lain, datanya bisa diakses intelejen & pemerintah AS utk kepentingan politiknya. Sebaliknya data2 itu tdk bisa diakses pemerintah Indonesia. Disitulah kenapa Starlink berbahaya bagi NKRI, saat melayani wilayah gunung2 & pedalaman Papua.

Seperti yg terjadi di Ukraina Starlink dipakai tentara Ukraina melawan Rusia. Rusia kewalahan karena pergerakan pasukannya bisa terpantau tentara Ukraina. Lalu apa jadinya kalau OPM/KKB juga pakai fasilitas Starlink? Terlebih kalau gerakan itu didukung asing, siapa yg tanggung jawab jika menjadi makin besar, canggih dan mampu melawan TNI/Polri atau kekuatan negara.

Bagi rakyat kecil tahunya internet murah & sampai pelosok2 pasti didukung. Tapi bagaimana konsekuensinya, itu yg harus dipikirkan. Agak mending kalau Elon bersedia setuju dan komit tunduk pada UU Indonesia. Lalu wilayah layanan tidak mencakup wilayah rawan seperti Papua? “Apakah Elon Musk mau? Silahkan ditanyakan pada mereka, jelasnya. (*)

Komentar

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Mangkir Panggilan Pansus DPRD,Dinas PU dan Dinkes Situbondo Terancam Diinterplasi

20 Juni 2024 - 20:44 WIB

Demo Massa PMII di Mapolres Sutubondo Ricuh, Rusak Pagar Kawat Berduri

20 Juni 2024 - 17:26 WIB

Petani di Jambi Tunda Musim Tanam Padi Hindari Gagal Panen

20 Juni 2024 - 16:02 WIB

Tiga Pengedar Pil Ekstasi Dibekuk Tim Satres Narkoba Polres Sarolangun

20 Juni 2024 - 15:34 WIB

PKB Resmi Usung “Rio Patennang” sebagai Bacabup di Pilkada Situbondo

19 Juni 2024 - 20:22 WIB

Tabung Gas Meledak, Tiga Rumah Milik Bapak dan 2 Anaknya Hangus Terbakar

19 Juni 2024 - 18:45 WIB

Trending di Daerah