Pontianak, Kalimantan Barat, reportasenews.com – Kebakaran hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat menjadi momok setiap tahunnya terutama saat musim penghujan mulai menurun intensitasnya dan cuaca panas.
Iklim di garis khatulistiwa ini menyebabkan Provinsi Kalimantan Barat menjadi salahsatu provinsi yang berpotensi besar rawan terjadi Karhutla setiap tahunnya.
Hasil pemantauan satelit yang menggunakan sensor VIIRS dan Modis pada satelit polar (NOAA20), S-NPP, TERRA, dan AQUA dimana sebaran titik panas (hotspot) di Kalimantan Barat pada tanggal 18 Agustus 2022 mulai pukul 00.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB, sebanyak 1.287 titik api dimana sebaran terbanyak berada di Kabupaten Sanggau Kapuas sebanyak 559 titik dan Kabupaten Landak sebanyak 325 tiik, diikuti Ketapang 103 titik, Sintang 141 titik, dan Sekadau 100 titik.
Untuk mencegah, penanggulangan dan penegakan hukum terhadap kejadian Karhutla di Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Barat mulai hari ini, Jumat (19/8/2022) mengelar Operasi Bina Karuna Kapuas 2022 tahap dua dimana operasi ini akan berlangsung selama 21 hari kedepan hingga Bulan September 2022.
Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Suryanbodo Asmoro memimpin secara langsung apel kesiapsiagaan operasi Bina Karuna Kapuas tahap II di halaman Mapolda Kalimantan Barat, Jumat (19/8/2022) pagi.
Kapolda Kalbar, Irjen Pol Suryanbodo Asmoro menekankan operasi ini bersifat pencegahan, penanggulangan dan penegakan hukum apabila ditemukannya adanya pelanggaran-pelanggaran pidana dalam kasus Karhutla ini.
“Tentu upaya – upaya mitigasi lebih didahulukan dan penanggulangannnya dengan cara preventif dan refentif melalui sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan agar kejadian kebakaran hutan ini dapat dicegah dan diminimalisir secara dini, melalui upaya-upaya sinergitas dan kebersamaan untuk sama-sama ikut mengawasi dan memonitor kejadian Karhutla serta melakukan penanganan cepat seperti pemadaman apabila kebakaran telah terjadi sehingga tidak meluas ke lahan yang lain,” tegas Irjen Pol Suryanbodo.
Suryanbodo menyebut Operasi kewilayahan Bina Karuna Kapuas tahap kedua tahun 2022
adalah upaya agar kejadian Karhutla tidak lagi terjadi di Provinsi Kalimantan Barat.
“Seperti diketahui, Kalimantan Barat adalah salahsatu provinsi rawan Kebakaran Hutan dan Lahan. Faktor pemicunya Karhutla adalah membuka lahan dengan cara membakar kemudian api tidak diawasi sehingga api menyebar dan tidak terkendali membakar lahan lainnya. Ini butuh perhatian dalam mitigasi Karhutla agar kejadian tidak terulang,” harapnya.
Suryanbodo mengingatkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat telah menimbulkan dampak gangguan kesehatan dan penyakit, aktivitas belajar mengajar di sekolah, dan menganggu transportasi udara dan darat, serta menghambat pertumbuhan ekonomi dan isu internasional karena asap Karhutla sampai ke negara lain. Selain itu, Karhutla menimbulkan kerusakan lingkungan.
“Perlu saya informasikan bahwa dalam beberapa minggu yang lalu tepatnya tanggal 28 Juli 2022 , saya dan Pangdam dan Gubernur telah mengikuti rapat khusus dalam tema pencegahan Karhutla dipimpin Menko Polhukam, dimana ditekan dalam Rapat Khusus ini adalah Indonesia tidak boleh lagi menjadi pengekspor asap artinya asap yang ditimbulkan di wilayah Kalbar karena dorongan angin akan memasuki wilayah Malaysia dan sebagainyam Oleh karena itu, Kalbar tidak boleh ada asap dan api lagi sehingga kejadian Karhutla ini tidak separah pada tahun sebelumnya,” ucapnya.
Suryanbodo mengatakan, Operasi Bina Karuna Kapuas ke 2 berlangsung selama 21 hari mulai dari 19 Agustus hingga 22 September 2022. Operasi ini dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla dengan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan apabila ditemukannya adanya kesengajaan pembakaran dan pelanggaran pidana.
Disebutkannya, data hotspot yang terjadi di Kalimantan Barat pada tahun 2021 sebanyak 20.425 titik api tersebut berada di 18.595 kategori sedang, dan sebanyak 1380 kategori tinggi, dengan luas lahan yang terbakar mencapai 204,85 hektar.
“Hingga bulan Agustus 2022 ini titik api sebanyak 10.238 dengan kategori menengah 9.608 titik dan kategori tinggi sebanyak 552 titik yang membahayakan,” terangnya.
Sedangkan untuk penegakan hukum Karhutla yang pernah dilaksanakan Polda Kalbar tahun 2021, lanjut Suryanbodo, sebanyak 92 kasus dengan 94 tersangka dan tahun 2022 sebanyak 12 kasus dengan 12 tersangka.
“Tingginya titik api harus disikapi dengan penanggulangan bersama secara preventif dan refentif seperti pemetaan dini, sosialisasi bersama perusahaan dan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan sembarangan tanpa batas-batasan yang telah diatur dalam Pergub nomor 103 tahun 2020 tentang pembukaan lahan pertanian berbasis kearifan lokal. Pembakaran lahan dan hutan tidak hanya merugikan negara namun juga masyarakat, karena itu giatkan kembali patroli api hingga tingkat desa, Membangun Sinergitas dan kebersamaan satgas penanganan dan pencegahan Karhutla terutama tiga pilar desa melibatkan Babinkhatibmas,” tegasnya lagi.
Pemprov Kalbar siapkan 7 Helikopter Hadapi Karhutla
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapat bantuan berupa penyewaan 7 unit helikopter untuk dukungan operasi udara dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
“Pemprov Kalbar mendapatkan 7 Unit Helikopter yang sudah dikontrak oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk pelaksanaan pemadaman Karhutla. Misal, saat ada Karhutla, 7 Helikopter ini akan dioperasikan dan ada juga untuk patroli. Tujuh helikopter ini sudah dikontrak oleh BNPB dan akan stay (menetap) selama kita membutuhkan,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson,usai menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (11/8/2022) lalu.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengambil langkah strategis dalam pengendalian Karhutla di wilayah Kalbar dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa yang dilakukan secara bertahap mulai Tahun 2019 sampai Tahun 2023, serta melakukan restorasi ekosistem gambut pada kesatuan hidrologis gambut dengan luas indikatif kurang lebih 203.751 Ha melalui pembangunan infrastruktur pembasahan gambut berupa sumur bor sebanyak 491 unit, sekat kanal sebanyak 806 unit, revegetasi seluas 150 Ha, Revitalisasi/peningkatan ekonomi masyarakat sejumlah 154 paket, pendampingan desa peduli gambut, dan pemetaan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di 14 kabupaten/kota.
Di tempat yang sama, Asisten Deputi Kemenkopolhukam berharap Karhutla di wilayah Kalimantan Barat bisa diminimalkan atau penurunan terjadinya.
“Mengingat tahun ini Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20, jangan sampai ada penilaian negatif dari negara-negara lain yang bertetangga dengan Indonesia. Saya juga telah menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta rekan-rekan dari instansi terkait untuk mendukung hal itu dan membuat rencana aksi mengenai tindak lanjut,” harap Brigjen Pol Lakoni.(das)