Menu

Mode Gelap
Arus Mudik Lebaran di Pelabuhan Dwikora Pontianak Mulai Padat

Feature · 2 Des 2016 15:18 WIB ·

IJTI Kecam Pengusiran Jurnalis Metro TV di Monas


					Mobil liputan Metro TV Perbesar

Mobil liputan Metro TV

JAKARTA, REPORTASE-Pengusiran jurnalis Metro TV yang meliput aksi 212 di Monas, kembali terulang. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia mengecam pengusiran dan ancaman terhadap jurnalis dua stasiun televisi swasta yang tengah melakukan peliputan aksi damai di Jakarta siang ini, (2/12/16).

“Aksi pengusiran terhadap para jurnalis yang dilakukan sejumlah orang tersebut merupakan tindakan melawan hukum,” kata Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana,  dalam keterangan tertulis yang diterima reportasenews.com, Jumat (2/12) siang.

Sebelumnya, jurnalis Metro TV yang sedang melaporkan kegiatan aksi 212 secara langsung, dilempari botol air mineral oleh sejumlah massa. Bahkan terdengar caci maki, yang membuat suasana panas.

Ditambahkannya oleh Yadi, pelaku penghalanan kerja jurnalistik bisa dijerat pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Pers No 40 tahun 1999 Pasal 18 Undang-Undang Pers, di mana setiap orang yang menghalangi kebebasan pers diancam penjara maksimal dua tahun, dan denda maksimal Rp500 juta.

Terkait peristiwa tersebut IJTI Pusat menyatakan sikap sebagai berikut :

  1. Mengecam aksi pengusiran terhadap juranlis televisi yang tengah meliput aksi damai
  1. Meminta aparat kepolisian mengusut dan menghukum para pelaku pengusiran para jurnalis televisi yang tengah menjalankan tugasnya.
  1. Meminta kepada aparat kepolisian dan TNI untuk sungguh-sungguh menjaga, melindungi dan menjamin keamana para jurnalis saat menjalankan tugasnya.
  1. Mengingatkan kepada semua pihak bahwa tugas dan kerja jurnalistik dilindungi oleh Undang-undang, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 8 yang menyebutkan wartawan mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya.
  1. Masyarakat hendaknya memahami bahwa jurnalis dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-undang serta dilindungi oleh Undang-undang. Ketidakpuasan terhadap media hendaknya disampaikan melalui jalur resmi yakni Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
  1. Jurnalis dalam menjalankan tugasnya wajib berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik
  1. Media harus menjadi penerang di tengah banyaknya informasi yang tidak terkontrol & cenderung menyesatkan yang beredar di media sosial.
  1. Setiap produk pers harus mencerminkan kode etik, bertanggungjawab dan sesuai dengan perundangan yang berlaku.
  1. Media sebagai institusi pers yang merepresentasikan publik  harus mampu menjaga independensinya sebagai pengawal demokrasi.

Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana menghimbau agar para jurnalis memperhatikan keselamatan jiwanya.

“Keselamatan jiwa lebih penting dibandingkan meliput berita,” kata Yadi Hendriana. (tat)

Komentar
Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Politikus Golkar Siap Maju Menjadi Calon Walikota Binjai

2 Maret 2024 - 09:39 WIB

UKMK Sawit Sm-art Batik Berikan Edukasi Batik Sawit ke Pengunjung WNI dan WNA di INACRAFT 2024.

2 Maret 2024 - 08:07 WIB

Jadi Narasumber Semarak UKMK Sawit BPDPKS di Medan, CEO Sm-art Batik Ceritakan Perjalanan Pengembangan Industri Batik Sawit

2 Maret 2024 - 07:59 WIB

Diwarnai Aksi Protes, Ketua KPU Situbondo Optimis Rekap Pemilu 2024 Rampung Tepat Waktu

1 Maret 2024 - 22:09 WIB

Gegara Tak Dipinjami Ambulance, Warga Situbondo Meninggal

1 Maret 2024 - 18:57 WIB

Penuhi Panggilan Tim Penilai ASN, Imam Hidayat Bantah Terlibat Politik Praktis

1 Maret 2024 - 17:42 WIB

Trending di Daerah