Menu

Mode Gelap

Nasional · 2 Des 2016 09:16 WIB ·

IPW Tuding Penangkapan 8 Tokoh Tersebut Picu Situasi Panas


					Sri Bintang Pamungkas akan tuntut Sidang Istimewa MPR (Foto: Istimewa) Perbesar

Sri Bintang Pamungkas akan tuntut Sidang Istimewa MPR (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REPORTASE. Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri segera mencopot Kapolda Metro Jaya, Irjen Moh Iriawan, karena telah melakukan penangkapan terhadap delapan tokoh masyarakat menjelang berlangsungnya aksi damai Bela Islam 212.Dalam siaran persnya, Neta S Pane ketua IPW memberikan komentar atas ditangkapnya 8 tokoh pagi ini oleh Polisi dengan tuduhan makar.

Menurut IPW, penangkapan ini menunjukan sikap arogansi polisi serta tindakan semena-mena Kapolda Metro Jaya karena bertentangan dengan sikap Kapolri yang mengutamakan dialog dan pendekatan kepada tokoh masyarakat jelang aksi damai Bela Islam Jilid 3. Dalam siaran persnya, IPW justru mendesak polisi segera menangkap Ahok sebagai sumber masalah dari keributan ini karena melakukan penistaan agama.

Neta S Pane mengatakan bahwa tolok ukur tuduhan makar terhadap delapan orang ini tidak jelas secara hukum. Eskalasi kamtibmas memanas, Kapolda Metro Jaya hendaknya jangan menangkap delapan tokoh itu karena dapat menimbulkan kegaduhan politik. Lebih lanjut dia meminta kedelapan tokoh itu dilepaskan agar situasi politik tidak semakin panas

Sri Bintang sendiri pernah melontarkan ide membuat Gerakan Nasional People Power (GNPP) yang akan melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 2 desember 2016, bersamaan dengan aksi Super Damai yang akan dilakukan ribuan umat islam di lapangan Monumen Nasional ( MONAS). Hal tersebut disampaikan tokoh politik sekaligus pendiri GNPP Sri Bintang Pamungkas pada diskusi di rumah perjuangan Jalan Guntur no 49 Jakarta (30/11).

Menurut Sri Bintang pihaknya sejak 2006 telah menginginkan ganti rezim ganti system,untuk itu pihaknya akan melakukan tuntutan people power.

“Agar segera diadakan sidang istimewa MPR yang bertujuan. Pertama mengembalikan system pemerintahan kembali ke UUD 45, kedua cabut mandat Jokowi- JK dan ke tiga membentuk pemerintahan transisi,” ujarnya (HSG/Butan)

Komentar
Artikel ini telah dibaca 15 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Pasutri Asal Balaikarangan Jual Narkoba di Pontianak, Dibekuk Polisi

29 November 2021 - 20:56 WIB

Propam Polres Situbondo, Akan Lakukan Penyelidikan Mobil Patroli Tabrak Bocah 7 Tahun 

29 November 2021 - 16:07 WIB

Polda Banten akan Gelar Swab Test di Pos Pengamanan Nataru

29 November 2021 - 13:40 WIB

Kemenkes: Penerapan PPKM Level III untuk Lindungi Masyarakat dari Ancaman Gelombang Ketiga

29 November 2021 - 12:42 WIB

Antisipasi Varian Baru Omicron Masuk, Pemerintah Perketat Pintu Masuk Internasional

29 November 2021 - 12:25 WIB

Putra Almarhum Arifin Ilham Muhammad Ameer Meninggal Dunia

29 November 2021 - 11:00 WIB

Trending di Nasional