Menu

Mode Gelap

Ekonomi · 2 Jun 2024 22:12 WIB ·

Jangan Sampai Kebijakan Insentif Likuiditas Menjadi BLBI Jilid II…!!!


					Ilustrasi (foto.Ist) Perbesar

Ilustrasi (foto.Ist)

Jakarta, Reportasenews – Tahun ini, likuiditas menjadi satu perhatian utama para bankir. Di era suku bunga tinggi yang diperkirakan akan bertahan lama, persaingan perebutan dana akan menjadi sengit.

Bank Indonesia (BI) memperluas sektor prioritas yang akan mendapatkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sehingga ditargetkan perbankan akan mendapatkan tambahan likuiditas dari KLM dengan total insentif mencapai Rp 280 triliun.

Di isisi lain nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berisiko melemah akibat kaburnya modal asing. Memasuki minggu pertama Juni 2024 tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat di kisaran 16.200 – 16.300 Rupiah per 1 Dolar AS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan modal asing kabur dari pasar keuangan RI hingga rupiah anjlok akibat data inflasi di Amerika Serikat tak kunjung mereda sehingga ruang penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed) cenderung tertahan.

“Waktu The Fed indikasikan inflasi belum cukup jinak, Ini kemudian menimbulkan reaksi yang sangat besar terhadap nilai tukar, capital flow, dan dari sisi yield surat berharga kita,” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN, Senin pekan lalu.

Menurut mantan Bankir yang enggan disebut namanya, Insentif Likuiditas dan Capital Flow itu mirip dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Capital flight yang terjadi di tahun 1997.

“Insentif likuiditas ini hanya istilah, artinya bank-bank mengalami kekurangan likuiditas. Dengan penggelontoran insentif likuiditas sebesar 280 T artinya ada indikasi telah terjadi rush yaitu cairnya Surat Berhaga Negara (SBN)”, ujarnya mengingatkan pentingnya kepercayaan masyarakat dan pengusaha dalam dunia perbankan.

Dampak BLBI 1998 yang masih berlarut-larut dan tak kunjung tuntas hingga hari ini seharusnya bisa menjadi pelajaran dalam setiap kebijakan yang akan diambil.

“Bisa jadi yang kabur itu bukan modal asing, tapi pemilik dana orang Indonesia sendiri yang sudah melihat dan memprediksi apa yang akan terjadi, jangan sampai terjadi krisis kepercayaan dari masyarakat dan pengusaha akibat banyaknya kasus penegakan hukum yang carut marut”, tambahnya sembari mencontohkan penanganan kasus pembunuhan Vina Cirebon.

Kebijakan Insentif likuiditas yang kini dilakukan Bank Indonesia jangan sampai terulang dengan apa yang terjadi pada tahun 1998. Keadaan yang mempengaruhi perbankan di Indonesia pada waktu itu diantarannya adalah proses krisis moneter di Asia yang pada akhirnya merembet ke Indonesia.

Seperti diketahui sekitar bulan Juni hingga Agustus tahun 1997, krisis moneter (perbankan) pertama di Asia dimulai dari Philipina dan menjalar sepert efek domino hingga  akhirnya sampai di Indonesia.

Pada saat itulah berita simpang siur mulai menggoyang perbankan Indonesia. Sampai pada akhirnya Menteri Keuangan saat itu mengeluarkan instruksi kepada seluruh yayasan milik pemerintah dan BUMN untuk menarik dananya yang ada di perbankan swasta.

Hal inilah yang pertama-tama menjadi penyebab rekening Bank-bank swasta menjadi bersaldo negatf, karena penempatan-penempatan dana deposito yayasan dan BUMN sepert Telkom, Astek, Taspen, dan lainnya dicairkan sebelum jatuh
tempo.

Bersamaan dengan berita  mengenai saldo negatf pada  Bank-bank swasta yang  diketahui oleh masyarakat, menimbulkan makin berkurangnya kepercayaan Nasabah yang akibatnya adalah mereka pun ikut mencairkan depositonya
sebelum jatuh tempo.

Ketdakpercayaan pada dunia perbankan Indonesia terus bergulir dan
finalnya terjadi pada saat Pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Keuangan pada bulan November 1997 melakukan likuidasi terhadap 16 Bank, dan sejak saat itulah dana dari masyarakat sudah tidak dapat diharapkan lagi.(dik)

Komentar

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

LBH Mitra Santri, Gugat Bupati Karna Suswandi ke PN Situbondo

22 Juni 2024 - 20:25 WIB

Viral di Medsos, Siswa SDN 1 Cottok Juara 1 Kid Atletik O2N Situbondo Gagal ke Provinsi

22 Juni 2024 - 18:51 WIB

Dinilai Tuntutannya Rendah, Kuasa Hukum Korban Ancam Laporkan JPU ke Jamwas

21 Juni 2024 - 18:53 WIB

Satu Jamaah Haji Asal Batanghari Meninggal di Mekkah

21 Juni 2024 - 18:46 WIB

PPDB SMPN 8 Kota Madiun Terima Titipan Siswa, Tolak Peserta Luar Kota?

21 Juni 2024 - 16:38 WIB

Dalam Kasus Bank Centris Kemenkeu Menjadi “Pengecut”

21 Juni 2024 - 15:22 WIB

Trending di Hukum