Menu

Mode Gelap

News Feed · 14 Jun 2022 17:38 WIB ·

Jokowi Sibuk Berpolitik Praktis, SETARA Nilai Pencapaian Visi-Misi Bernegara Semakin Jauh


					Ketua Setara Institut, Hendardi. (foto:istimewa) Perbesar

Ketua Setara Institut, Hendardi. (foto:istimewa)

Jakarta, reportasenews.com – Setelah orkestrasi kampanye 3 periode untuk jabatan presiden gagal atau tertunda menjadi agenda politik nasional, segera proses dan tahapan Pemilu 2024 akan dimulai. Aktor-aktor politik telah dan akan terus berakrobat untuk memikat rakyat pemilih hingga hari pencoblosan tiba.

Ketua Setara Institut Hendardi menilai bukan hanya elit politik di luar pemerintahan para menteri Kabinet Jokowi juga memainkan peran politik sama. Dalam waktu lebih kurang 2 tahun kedepan, rakyat akan disuguhi sirkus politik yang nyaris tidak menyentuh kepentingan utama warga negara.

Dalam keterangan tertukisnya Hendardi mengatakan, di tahun politik seperti ini, seorang presiden, sebagai pemimpin nasional yang dipilih langsung oleh rakyat diuji integritasnya untuk tetap memimpin pencapaian misi bernegara yakni melindungi hak-hak warga negara, memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan warga melalui berbagai program pembangunan yang telah dicanangkan.

Menurut Hendardi, sangat memprihatinkan ketika Presiden Jokowi justru menjadi sentrum kegaduhan politik yang mengganggu pencapaian misi bernegara. Setelah melalui tangan para pembantunya menjajakan gagasan 3 periode, Jokowi aktif menghadiri acara-acara kebulatan tekad dari berbagai kalangan, yang pada intinya meletakkan Jokowi sebagai praktisi politik yang tidak mencerminkan sikap kenegarawanan.

Ia mengatakan, Jokowi bahkan tampak menikmati keriuhan yang digelar Projo, HIPMI, bahkan di perayaan Hari Lahir Pancasila, di NTT, dengan melempar berbagai term ‘ojo kesusu’, ‘ojo dumeh’ dan lain sebagainya.

Dikatakannya, obsesi Jokowi untuk menunjuk suksesor dirinya, yang oleh sejumlah pihak diarahkan pada Ganjar Pranowo telah mengikis kewibawaan lembaga kepresidenan. Apalagi calon suksesor itu belum teruji kepemimpinannya dalam menyejahterakan rakyat. Justru di tengah kontestasi semacam ini presiden seharusnya menjadi solidarity maker, mengefektifkan kepemimpinan dan menjadi wasit yang adil.

Dia mengungkapkan, kesibukannya menjalani profesi sebagai politikus mengakibatkan agenda-agenda pemerintahan Jokowi juga diabaikan para menteri-menterinya. Sementara kebijakan-kebijakan baru yang diatur dengan regulasi presiden seperti Inpres No. 4/2022 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem, PP No. 23/2022 tentang Perubahan PP 45/2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan, justru semakin menggambarkan paradoks kepemimpinannya.

Hendardi menilai, program percepatan kemiskinan sulit dijalankan karena ego sektoral para menteri yang tidak bisa didisiplinkan Jokowi. Pendekatan penanganan kemiskinan juga sering berupa giat karitatif dalam bentuk bantuan-bantuan yang tidak akuntabel tanpa menyentuh aspek substantif akar kemiskinan, yakni ketidakadilan akses sumber daya, ketidakadilan akses atas tanah, ketidakadilan akses perbankan dan lain sebagainya.

Sementara terkait PP 23/2022, Jokowi salah satunya melarang direksi BUMN mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau calon anggota legislatif. Presiden tidak memahami bahwa membatasi hak asasi manusia itu harus berdasarkan UU. Di sisi lain, justru Jokowi membiarkan para komisaris BUMN yang terus berpolitik. Bahkan juga membiarkan Menteri BUMN terus menerus mempromosikan dirinya sebagai calon presiden dengan berbagai instrumen milik negara. Sementara Jokowi tidak berbuat apa-apa atas aspirasi yang menentang politisasi pengisian penjabat kepala daerah, agar sejalan dengan amanat Mahkamah Konstitusi. (*)

Komentar
Artikel ini telah dibaca 37 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Hari Bhayangkara Ke-76, Polsek Padas Banjir Penghargaan Dan Prestasi

6 Juli 2022 - 13:45 WIB

Sebagai Pendatang Baru Tim StreetSoccer DKI Jakarta Langsung Juarai FORMI VI Palembang

5 Juli 2022 - 23:18 WIB

Harga Cabai Rawit di Situbondo Tembus Rp120 Ribu Perkilogram

5 Juli 2022 - 20:27 WIB

Jamasan Pusaka Sakral, Jelang Hari Jadi Ngawi Ke 664 Tahun

5 Juli 2022 - 20:22 WIB

Pemegang Saham PWON Bakal Terima Deviden Senilai Rp 4 Per Saham

5 Juli 2022 - 20:10 WIB

Gali Potensi Wisata Kalbar Demi Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Desa

5 Juli 2022 - 17:28 WIB

Trending di Daerah