Jakarta, Reportasenews.com – Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo beserta KASAD, KASAL dan KASAU menjadi “penumpang” VVIP dari Anoa Amphibious di danau Markas Besar TNI, Senin 16 Januari 2017. Diiringi sorotan awak media dan jajaran Direksi PT Pindad, rombongan VVIP ini berhasil menyeberangi danau selebar 300 meter dan kemudian berhenti di lokasi Rapat Pimpinan TNI 2017.
Panglima TNI sesaat setelah turun dari kendaraan tempur produksi Pindad ini menegaskan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. “Kehadiran Bapak Presiden di Anoa Amphibious merupakan pesan kuat bahwa industri alutsista dalam negeri sudah mampu menghadirkan kendaraan tempur amphibi, yang perlu kita dukung untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan,” ujar Jenderal Gatot Nurmantyo.
Panser Anoa Amphibious adalah produk hasil penelitian dan pengembangan anak bangsa yang dibuat dengan memperhatikan kondisi geografis serta kontur bumi Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan seperti sungai dan danau. “Panser Amphibious dilengkapi propulsi dengan sistem hidrolik yang mampu bermanuver secara maksimal di air, dengan kecepatan 10 km/jam dan mampu membawa 10 orang personil,” jelas Dirut PT Pindad Abraham Mose.
Presiden Jokowi mengapresiasi kemajuan industri pertahanan dalam negeri. Namun, ia berharap Industri pertahanan dalam negeri bisa makin kompetitif. “Jangan hanya ketergantungan kepada pesanan dari TNI atau Polri. kalau tni-polri wajib ke sana tapi apakah akan seperti itu terus? kan tidak. mesti harus berani menjual keluar, harus berani menjual ke negara yang lain,” kata Presiden Joko widodo.
Rapim TNI sendiri berlangsung sejak tanggal 16 hingga 19 Januari 2017. Rapim yang diikuti 184 pejabat TNI dan Polri ini akan membahas evaluasi kejadian-kejadian yang menonjol di tahun 2016 yang terkait tugas pokok TNI. Selain itu Rapim juga akan menyampaikan pokok pokok kebijakan Panglima TNI di tahun 2017. Dalam kesempatan ini, Panglima juga memamerkan prestasi serapan anggaran di lembaganya yang mencapai 99,1 persen. “Sebenarnya bisa 100%. Yang 0,9% sengaja kami cadangkan untuk keadaan darurat”, tutup Panglima TNI.(AD)
