Jayapura, reportasenews.com – Calon Gubernur Papua, John Wempi Wetipo (JWW) menyesalkan keputusan KPU Provinsi Papua, Untuk Melakukan Tes Kesehatan Dalam Pilgub Papua Tahun 2018 dilaksanakan di RSUD Jayapura.
Wempi Menilai RSUD Jayapura merupakan rumah sakit milik pemerintah, sehingga hal itu dinilai tak independen. Padahal, masih ada rumah sakit di Kota Jayapura ini, yang dinilai independen. Dirinya menilai ketika ada permasalahan kesehatan para kandidat gubernur maka yang diuntungkan adalah petahana.
“Hari ini kita sudah selesai tes urine. Selanjutnya, besok kita akan tes kesehatan jasmani dan rohani. Nah, saya menilai ada kejanggalan tes kesehatan dilaksanakan di RSUD Jayapura. Sebab, itu rumah sakit pemerintah dan dalam kendali Provinsi Papua,” ungkapnya usai melaksanakan tes urine bersama pasangannya, Habel Melkias Suwae, Kamis (11/1) di Kantor BNN Papua di Jalan Ajendam.
Belum lagi Plt Direktur RSUD Jayapura saat ini merupakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, yang juga tim sukses dari Petahana Lukas Enembe-Klemen Tinal, sehingga menurut Wempi ini sama sekali tak independen.
“Kenapa KPU , tidak mengambil RS Marthen Indey, RS Bhayangkara, RS Angkatan Laut atau Dian Harapan. Walau, pemeriksaan dilakukan oleh Tim Ikatan Dokter Indonesia (IDI), tetapi yang publis KPU,” paparnya.
Namun Wempi menilai, kalau tes kesehatan ini hanya menjadi formalitas saja, seperti tes darah dan tes tensi, lebih baik disampaikan saja kepada kandidat.
“Namun harusnya tes kesehatan ini dilakukan secara ketat dan di rumah sakit yang dinilai independen. Saya ingin dalam pilkada di Papua kita memberikan pembelajaran politik yang sehat dan yang benar untuk rakyat, jangan membuat rekayasa. Kalau rekayasa pasti tak akan bertahan lama,” paparnya.
Wempi memberikan statmennya kepada media, bukan lantaran takut dilakukan pemeriksaan terhadap kesehatannya. Bahkan, ia berani menilai kondisinya sehat.
“Saya tak memiliki riwayat sakit. Bahkan saya tak pernah mengeluh dan konsultasi ke pihak medis. Tetapi, kalau seperti ini tahapannya, lebih baik sampaikan kalau tes kesehatan ini formalitas dan disampaikan kepada public,” paparnya.
Sebenarnya Wempi melihat, sudah banyak perbaharuan dalam tahapan di KPU, seperti dalam pemeriksaan berkas pendaftaran, dilakansakan secara transparan dan online langsung ke kantor KPU pusat.
“Pemeriksaan medis inikan sudah diputuskan lokasinya. Kalau begitu, saya minta IDI yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, dan langsung disampaikan kepada media hasil tes kesehatan setiap kandidat. Ingat, seluruh dokter itu di sumpah janji dokter, sehingga tak boleh berbohong. Kalau ada kesehatan saya yang tak baik sampaikan, begitu juga kandidat lain. Saya ingin penyelenggara KPU bekerja secara transparan dan independen, sehingga pesta demokrasi di Papua bisa berlajan secara cerdas,” Tuturnya. ( riy)
