Menu

Mode Gelap

Daerah · 21 Des 2017 12:12 WIB ·

Kadis PU Papua Blacklist Konsultan Nakal 


					Kadis PU/PR Papua Djuli Mambaya saat Melakukan sidak pada proyek peningkatan jalan di Kabupaten Nabire Papua. ( foto : riy ) 
Perbesar

Kadis PU/PR Papua Djuli Mambaya saat Melakukan sidak pada proyek peningkatan jalan di Kabupaten Nabire Papua. ( foto : riy )

Jayapura, Reportasenews.com – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Djuli Mambaya langsung melakukan sidak terhadap sejumlah proyek APBD Provinsi Papua Tahun 2017.

Orang nomor satu di Dinas Pekerjaan Umum provinsi Papua ini bersama Gubernur Gapua serta rombongan forkompinda Papua ke Kabupaten Nabire dalam rangka menerima kedatangan kunjungan Presiden Jokowidodo ke kota Nabire Papua, yang dijadwalkan hari ini

Setibanya di Kota Nabire  Djuli Mambaya, langsung bergerak untuk melihat berbagai proyek yang telah dikerjakan, dan direncanakan akan diresmikan oleh orang nomor satu di indonesia itu,  namun sayang saat mengecek proyek proyek tersebut Pihak konsultan beberapa proyek startegis Peningkatan Jalan tidak berada di lokasi proyek malah masih berada di Jayapura tanpa alasan yang tepat.

Akibatnya Kepala Dinas pun geram dan langsung memblacklist konsultan pengawasan yang tengah melakukan pengawasan proyek tersebut. ” kok orang nomor satu di Indonesia berkunjung ke Nabire dan melihat proyek ini eh malah konsultannya lagi enak enak di Jayapura”. Ungkap Djuli Mambaya.

Lebih lanjut Kadis PU Djuli Mambaya pun langsung  melaporkan masalah ini kepada Gubernur Papua  agar nantinya kedepan tidak akan mendapat Pekerjaan konsultan pengawasan di berbagai proyek di provinsi Papua nanti.

Menurut Djuli Mambaya, Papua saat ini sedang menjadi perioritas pembangunan oleh Presiden Joko Widodo, sudah banyak dana trilyunan rupiah masuk ke Papua untuk mengejar ketertinggalan infrakstruktur yang di bandingkan dengan daerah lain diluar Papua.

“Saya mengajak marilah semua pihak baik kontraktor yang melakukan pekerjaan dan pihak konsultan pengawasan Agar bekerja sesuai dengan aturan yang ada, karena saya tidak segan segan melakukan pemblokiran terhadap kontraktor dan konsultan nakal”. Tuturnya.

Kadis PU/ PR Papua juga mengaku hingga saat ini realisasi anggaran di dinasnya sudah mencapai 90 persen lebih sehingga sesuai target akhir Tahun. (riy)

Komentar

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Polda Jambi Tetapkan Pendi Cs Jadi Tersangka

16 Mei 2025 - 09:45 WIB

Antisipasi Ancaman Siber yang Kian Komplek Moratelindo dan TKMT Dorong Keamanan Jaringan Bisnis

9 Mei 2025 - 19:37 WIB

Dalam Penetapan Hutang, Hakim MK Minta PUPN Tunjukan Dasar Dokumen Rekening Koran

8 Mei 2025 - 10:53 WIB

Rumah Tajwid, Menyatukan Ilmu dan Amal di Tanah Eropa

6 Mei 2025 - 18:33 WIB

Santuni Anak Yatim, LMK Cakung Juga Akan Adakan Jobfair dan Bina Anak Nakal di Jaktim

3 Mei 2025 - 19:51 WIB

Dirjen Kekayaan Negara  Rionald Silaban Dimintai Keterangan Pengadilan MK Terkait Permohonan Uji Materi Andri Tedjadharma

2 Mei 2025 - 00:31 WIB

Trending di Hukum