Depok, repottasenews.com – Kasus TPS liar dikawasan Limo, Kota Depok memasuki babak baru, Pengadilan Negeri Depok menggelar sidang pra peradilan, kasus pengelolaan sampah ilegal yang mengakibatkan kebakaran sampah, dengan terdakwa Jayadi (58), Jumat (29/11) siang.
Kuasa hukum terdakwa, Zainul Arifin mengaku kecewa atas tidak hadirnya pihak Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) sebagai saksi, sekaligus sebagai pihak yang mempidanakan terdakwa.
Zainul juga mengatakan surat yang dikirimkan pihak KLH kepada Majelis Hakim tidak tepat, karena bukan menjelaskan ketidakhadirannya malah justru berisikan soal Yuridis kasusnya, Zainul juga menuding pihak KLH tidak siap menghadapi pra peradilan tersebut.
“Harusnya surat itu hanya menjelaskan terkait dengan alasan penundaan, bukan terkait dengan menjawab persoalan juridiksi wilayah itu. Nah kami berasumsi dalam hal ini teman-teman KLH tidaksiap menghadapi proses persidangan pra peradilan ini”, ujar Zainul.
Kemudian, menurut dia, penetapan Jayadi sebagai tersangka tidak sesuai prosedur. Seperti keluarga yang tidak menerima SPDP, serta kebakaran yang terjadi tidak hanya pada 11 Oktober lalu saja, namun sudah terjadi beberapa kali sebelumnya.
“Penetapan status tersangka yang notabenya proses penumpukan sampah yang ada di Limo itu bukan hanya terjadi 1 atau 2 tahun ini, tapi sudah 15 tahun yang lalu. Kemana peran pemerintah? Nah ini menjadi by design menurut kita,” ungkapnya.
Usai persidangan istri terdakwa, Dina Mariana sempat meluapkan emosinya dengan menangis, karena menganggap suaminya menjadi korban fitnah dan dizolimi atas kasus tersebut.
Sementara itu Humas Pengadilan Negeri (PN) Depok, Andri Eswin mengatakan sidang pra peradilan tersebut ditunda, karena ketidakhadiran pihak LHK dan sidang akan digelar lagi pada tanggal 13 Desember 2024 akan datang.
“Sidang (praperadilan) hari ini ditunda karena ketidakhadiran pihak KLHK,” kata Andri Eswin
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menetapkan Jayadi sebagai tersangka pengelola tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal di Limo, Depok, Jawa Barat, dengan Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ancaman hukuman nya maksimal 10 tahun penjara. (Zik)
