Kejari Depok Kembali Memulangkan Berkas Tipikor Nur Mahmudi Ismail ke Polresta Depok

Reportase News

7 tahun ago

Depok,reportasenews.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok kembali memulangkan berkas perkara korupsi pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka dengan tersangka mantan Wali Kota Nur Mahmudi Ismail dan Sekretaris Daerah (Sekda) Harry Prihanto ke Unit Tipikor Polresta Depok. Ini merupakan yang kedua kalinya Kejari Depok mengembalikan berkas perkara tersebut sejak Kamis (4/10/2018) lalu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok Sufari mengungkapkan alasan berkas tersebut dikembalikan untuk kedua kalinya lantaran petunjuk yang telah diberikan pihaknya belum dipenuhi oleh penyidik Unit Tipikor Polresta Depok. “Berkasnya sudah dikembalikan lagi. Jadi belum dipenuhi, petunjuk belum terpenuhi,” kata Sufari saat ditemui, kemarin.

Mengenai waktu pengembalian, Sufari tak merinci pasti kapannya berkas tersebut dikembalikan oleh pihaknya kepada Unit Tipikor Polresta Depok.

Namun pria berkumis tebal tersebut menegaskan kalau berkas sudah dikembalikan sejak sepekan lalu dan meminta petunjuk untuk segera dilengkapi.

“Ada yang kurang. Dikembalikannya sudah seminggu lalu. Jadi ada yang belum terpenuhi,” ucapnya.

Terpisah, Plh Kasubbag Humas Polresta Depok AKP Firdaus membenarkan bahwa Kejari Depok mengembalikan berkas perkara yang merugikan negara hingga Rp 10,7 miliar tersebut. “Iya, benar. Berkas sudah dikonfirmasi ke penyidik, P-18 (belum lengkap) dari Kejari Depok,” singkat Firdaus.

Perlu diketahui, Jumat (21/9/2018) lalu Polresta Depok melimpah berkas perkara korupsi pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka yang diduga merugikan negara hingga Rp 10,7 miliar ke Kejari Depok.

Namun pada Kamis (4/10/2018) Kejari Depok melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidaus) Daniel De Rozari menyatakan berkas kedua tersangka belum lengkap dan masih harus dipenuhi penyidik Unit Tipikor Polresta Depok.

Perihal saksi, kata Daniel, ada 87 saksi termasuk saksi ahli dan saksi meringankan. Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto dijeray Pasal 2 dan 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling lama selama 20 tahun penjara.

“Kedua tersangka dijerat Pasal 2 dan 3 (UU Tipikor nomor 20 tahun 2001) juncto 55,” tutur Daniel di Kejari Depok, Selasa (2/11/2018). (jan/ltf)