Situbondo,reportasenews.com – Untuk mengembangkan sejumlah destinasi wisata di Situbondo, Pemkab Situbondo mengalokasi anggaran sebesar Rp. 10,9 miliar melalui APBD Tahun 2019 mendatang.
Namun, anggaran dengan nominal sebesar Rp.10,9 miliar itu tergolong masih kecil, jika dibandingkan dengan prioritas pembangunan insfrastruktur yang dilakukan disejumlah destinasi di Kabupaten Situbondo.
Pernyataan tersebut disampaikan Zainiye, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo.”Alokasi anggaran pariwisata yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platfom Anggaran (KUA PPAS) Tahun 2019 mendatangt, memang masih kecil dan ada perbedaan angka yang cukup jauh dibandingkan dengan anggaran infrastruktur lain yang melekat di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Situbondo,”kata Zainiye, Selasa (31/7).
Menurutnya, dari total belanja yang tertuang langsung di KUA PPAS 2019 sebesar Rp.1,2 triliun, namun untuk bidang pariwisata hanya sebesar 0,92 persen.”Sedangkan anggaran bidang infrastruktur di OPD yang lain dilingkungan Pemkab Situbondo ada yang mencapai 23 persen,”imbuhnya.
Zainiye menegaskan, sebetulnya tidak masalah anggaran untuk infarstruktur di OPD lain lebih besar, akan tetapi harus ada yang dialokasi untuk menunjang kepentingan pariwisata sebesar 25 persen untuk penguatan destinasi wisata.
“Sampai saat ini belum ada penjelasan dari Pemkab Situbondo, apakah ada anggaran di OPD lain yang digunakan untuk penguatan wisata. Sebab, hingga kini, belum ada gambaran secara detail,”beber Zainiye.
Lebih Zainiye menambahkan, pada prinsipnya semua OPD harus terlibat dalam pengembangan sektor pariwisata, mengingat Pemkab Situbondo mencanangkan tahun 2019 sebagai tahun kunjungan wisata.
“Persoalan wisata bukan hanya kewajiban Dinas Pariwisata, namun juga menjadi tanggung jawab semua OPD lain dilingkungan Pemkab Situbondo,” ucapnya.
Politisi asal Kecamatan Jangkar mengatakan, sebelum pembahasan KUA PPAS oleh masing-masing komisi, DPRD akan memanggil eksekutif guna memastikan keterlibatan OPD lain dalam penguatan pariwisata, seperti “master plan” pariwisata seperti apa dan target jumlah kunjungan di setiap destinasi wisata.
Menurutnya, karena tema pembangunan di rencana kerja pembangunan daerah atau RKPD Tahun 2019., pemantapan kawasan strategis dan pariwisata serta kemandirian pangan.
“Sehingga jika mengacu dengan tema, berarti ada tiga poin prioritas penganggaran kawasan strategis, pariwisata dan kemandirian pangan,”pungkasnya.(fat)
