Menu

Mode Gelap
Arus Mudik Lebaran di Pelabuhan Dwikora Pontianak Mulai Padat

Hukum · 22 Mar 2024 12:11 WIB ·

Kerja Kemenkeu Akan Bongkar Kejahatan BLBI di  Bank Indonesia


					ilustrasi (foto.ist) Perbesar

ilustrasi (foto.ist)

Jakarta Reportasenews – Setelah menyita aset milik Pemegang Saham Bank Centris International berupa 27 bidang tanah dengan total luas 31.402 m2 , dengan dokumen kepemilikan berupa SHM atas nama Andri Tedjadharma yang terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar pada November 2023 lalu, PUPN melalui KPKNL Jakarta I kembali berencana melakukan penyitaan terhadap harta pribadi dan keluarga Andri Tedjadharma.

Pemberitahuan rencana penyitaan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain penanggung utang atas nama PT Bank Centris Internasional tertuang dalam surat bernomor S-620/KNL.0701/2024 bertanggal 19 Maret 2024 yang kirim ke Andri Tedjadharma.

Menurut Andri penyitaan terhadap harta pribadi dan keluarganya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPKNL karena Bank Centris maupun dirinya tidak pernah menandatangani Akta Pengakuan Utang (APU), MSAA dan MIRNA serta tidak terdaftar di audit BPK tentang PKPS no 34G/XII/II/2006 tanggal 30 November 2006. Karenanya penyelesaiannya tidak oleh BPPN melainkan di pengadilan.

Bank Centris Internasional hanya punya hubungan hukum dengan Bank Indonesia sesuai akta perjanjian jual beli promes dengan jaminan dengan nomor 46. Dalam akta tersebut Bank centris telah memberikan promes nasabah dan menyerahkan jaminan berupa lahan seluas 452 hektar dan telah dipasang hak tanggungan atas nama Bank Indonesia nomor 972 tahun 1997.

Di kemudian hari Bank Indonesia menjual cessie promes nasabah Bank Centris kepada BPPN dengan nomor akta 39 tanpa sepengetahuan atau melibatkan Bank Centris padahal perjanjian jual beli promes dengan jamian antara Bank Centris dan BI masih berlangsung.

Atas dasar akta 39 pelimpahan dari BPPN ke PUPN itulah kemudian KPKNL menagih Bank Centris dan Andri Tedjadharma.

“Ini adalah perbuatan sewenang wenang dan melawan hukum. Mengenai akta 39 atau cessie itu adalah hubungan hukum antara Bank Indonesia dengan BPPN kini PUPN, oleh karena itu KPKNL seharusnya menyelesaikan persoalan tersebut dengan Bank Indonesia. Kenapa seenaknya main sita aset pribadi saya yang tidak ada hubungannya dengan Bank Centris”, tegas Andri.

Lebih mengejutkan lagi dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terbukti dengan bukti bukti yang disahkan oleh Hakim Majelis yang mengadili perkara ini dengan bukti bukti yang berasal dari BPK, bahwa ternyata Bank Centris tidak menerima uang 1 rupiah pun sesuai dengan yang diperjanjikan pada akte 46 di rekening Bank Centris nomor 523.551.0016 sebesar 490 miliar rupiah.

Uang yang seharusnya diterima Bank Centris itu justru diselewengkan oleh Bank Indonesia ke rekening rekayasa jenis individual atas nama PT Bank Centris Internasional nomor 523.551.000 yang kemudian dikeluarkan ke sejumlah Bank melalui transaksi Lalu Lintas Giro (LLG) Call Money Overnight.

“Ini kejahatan luar biasa terhadap Bangsa Indonesia yang memanfaatkan Bank Centris. Perampokan uang negara justru terjadi di Bank Indonesia. Dengan penyitaan penyitaan yang dilakukan KPKNL terhadap aset pribadi saya saat ini, semoga akan menjadi jalan terang untuk membuka apa yang sesungguhnya terjadi dengan kasus BLBI di Bank Indonesia”, jelas Andri.

Saat ini Andri Tedjadharma melalui kuasa hukumnya, I Made Parwata SH, sedang melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam gugatan dengan nomor perkara 171/Pdt/PN.Jkt.Pst, Andri menuntut Kemenkeu sebagai tergugat I dan Bank Indonesia sebagai tergugat II untuk membayar kerugian yang dialaminya sebesar 11 triliun rupiah.

Perlu diketahui sebelumnya BPPN telah dibubarkan tahun 2004. Sejak saat itu tidak ada perkembangan tentang kasus Bank Centris, namun 8 tahun kemudian tepatnya pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengeluarkan surat penagiahan kepada Bank Centris atau Andri Tedjadharma dengan nomor S-589.MK.6/2012 tanggal 31 Oktober 2012.

Salah satu dasar hukum surat DJKN tersebut adalah surat pelimpahan dari BPPN ke PUPN yang tidak sempurna karena beberapa informasi peting tidak disampaikan diantaranya terkait adanya akta 46 dan 47 tentang adanya jaminan tanah seluas 452 hektar yang telah dipasang hak tanggungan atas nama Bank Indonesia.

Berikut kronologis perkara bank Centris dengan Kementrian Keuangan setelah BPPN dibubarkan dan diambil alih oleh PUPN dan dibentuknya Satgas BLBI :

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar
Artikel ini telah dibaca 93 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Ini Alasan Bank Centris Selama 20 Tahun Tidak Melakukan Gugatan 

24 April 2024 - 20:38 WIB

MUI Situbondo Tolak Wacana Eks Lokalisasi GS Dirubah Wisata Karaoke

24 April 2024 - 19:55 WIB

Pura-pura Pasang Kelambu, Bapak Cabuli Anak Kandung di Kubu Raya, Ibu Lapor Polisi

24 April 2024 - 16:12 WIB

Diterkam Buaya, Kaki Kanan Ibu RT Putus

24 April 2024 - 16:07 WIB

Unaja Jambi Beri Potongan Biaya Kuliah Mahasiswa Baru

24 April 2024 - 16:02 WIB

KPU Tanjab Timur Buka Pendaftaran PPK Pilkada 2024

24 April 2024 - 14:24 WIB

Trending di Daerah