Search

Ketika Hukum Sebagai Panglima Menjadi Kerdil Dimata AHY

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. (Foto. Ist)

Oleh : Boyke Novrizon

Sidang mediasi tahap ke-3 adalah proses untuk menemukan benang merah atas sebuah perselisihan hukum, karena itu antara penggugat dan tergugat diwajibkan taat hadir dalam setiap jadwal proses persidangan, jika tergugat tidak hadir/mangkir dua kali berturut turut maka bisa diindikasikan bahwa tergugat memiliki itikad tidak baik atau tidak taat hukum.

Apalagi jika sampai Pihak penggugat sendiri yang tidak pernah hadir atau mangkir dalam tiga kali proses persidangan mediasi itu, maka sangat jelas bahwa penggugat memiliki itikad tidak baik dan tidak bisa menghargai hukum itu sendiri sesuai dengan aturan yang tertulis dalam PERMA 1 tahun 2016, dipasal 7 ayat 1 dan 2 – Bab A s/d E.

Dalam proses persidangan mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan hakim mediasi Bernadete Sumorangkir kecewa terhadap penggugat dalam hal ini Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sama sekali tidak hadir dalam proses persidangan mediasi.

Artinya AHY bisa dianggap memandang rendah dan tidak menghargai proses hukum yang digelar pihak PN Jakpus, padahal AHY sendiri yang mengajukan gugatan.

Ditengah proses persidangan AHY justru melakukan roadshow ke daerah demi untuk mengejar popularitas dirinya dan berharap pengakuan publik atas ambisius dirinya yang bernafsu maju sebagai Capres dalam Pilpres 2024 mendatang.

Sikap dan sifat ekslusiveisme yang ditunjukkan AHY membuat dirinya semakin jauh dan merasa dirinya sudah besar sebagai tokoh muda nasional justru akan merugikan diri sendiri.

Publik paham ketika AHY tidak berhasil menempati posisi dalam Kementerian atau dalam jajaran Kabinet Presiden Jokowi, maka dia langsung memutar haluan dengan memakai Tagline DEMOKRAT BERKOALISI DENGAN RAKYAT.

Seandainya saat itu AHY berhasil masuk kedalam jajaran kabinet Presiden Jokowi apakah Tagline itu masih dipakai DEMOKRAT? tentunya tidak demikian karena memang Tagline PD Pimpinan AHY saat ini disebabkan atas kekecewaan AHY terhadap Presiden Jokowo yang tidak memasukan dirinya dalam jajaran kementerian Jokowi pada pilpres 2019 yang lalu.

Saya Boyke Novrizon sebagai pimpinan sidang KLB Partai Demokrat yang di Sibolangit beberapa waktu lalu ingin bertanya apakah AHY yang katanya ingin memimpin indonesia dalam Pilpres 2024 mendatang dapat dijadikan Suri Tauladan sebagai pemimpin?

Apa yang dilakukan AHY dalam proses sidang mediasi tentunya menjadi cerminan kapasitasnya sebagai seorang calon pemimpi.

Hukum adalah panglima terdepan negara karena hakekat Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditunjukan kepada moralitas juga tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi para penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugas bernegaranya.




Loading Facebook Comments ...