Menu

Mode Gelap

Hukum · 22 Okt 2016 12:47 WIB ·

Komnas HAM Mark Up Proyek Internal


					Foto ilustrasi Perbesar

Foto ilustrasi

JAKARTA, REPORTASE – Kerap mengkritisi kebijakan pemerintah, kali ini Komnas HAM didera persoalan penyalahgunaan keuangan. Selain mark up proyek, juga ada kegiatan fiktif yang dilakuikan.

Hasil audit BPK terhadap lembaga itu untuk penggunaan anggaran tahun 2015, dinyatakan disclaimer. Artinya, tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Temuan BPK menunjukkan, Komnas HAM diminta mengembalikan dana anggaran sebesar Rp 1,19 miiar. Dana itu, dianggap tidak disertai bukti pengeluaran yang sah.

Ada dugaan kegiatan fiktif pengadaan barang dan jasa Rp 820,25 juta, penyalahgunaan biaya sewa rumah dinas komisioner Dianto Bachriadi  Rp 330 juta, honor karyawan dan kelebihan tarif yang ditetapkan Rp 25,34 juta.

Ada potensi kerugian  negara sebesar Rp 1.01 miliar, yang terdiri dari pengadaan jasa konsultan pengembangan aplikasi pengaduan secara daring Rp 87,35 juta, honorarium pelaksanaan kegiatan Komnas HAM Rp 925,79 juta. Ada juga sanksi atas pelanggaran kontrak pengadaan barang oleh PT MPU Rp 24,57 juta, yang semuanya harus diserahkan kepada negara. (tat)

 

 

Komentar

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Sah, Sutarmidji – Ria Norsan Bersama Lanjutkan!

19 Mei 2024 - 13:02 WIB

Penambangan Emas Ilegal di Jambi Diduga Libatkan Aparat Desa dan Polisi

19 Mei 2024 - 12:21 WIB

Hati-Hati dengan Iming-Iming Keuntungan Investasi Fantastis

19 Mei 2024 - 12:12 WIB

Peragakan 39 Adegan Detik-Detik Pembunuhan mantan Istrinya, Pelaku Merasa Menyesal

18 Mei 2024 - 18:34 WIB

Gubernur Al Haris Lantik Anggota KPID Provinsi Jambi

17 Mei 2024 - 15:04 WIB

Kemenag Siapkan Rumah Ramah Bagi 818 Calon Jamaah Haji Lansia Asal Jambi

17 Mei 2024 - 14:36 WIB

Trending di Daerah