Jakarta, reportasenews.com-KPK menemukan uang sebesar Rp 3 Miliar di kamar pribadi Bupati Klaten Sri Hartini dan Rp 200 juta di kamar anaknya. Penemuan uang dalam jumlah besar itu, diduga terkait dengan korupsi jual beli jabatan perangkat daerah.
Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, selain uang juga ditemukan dokumen-dokumen yang terkait langsung dengan OTT Bupati Klaten akhir tahun lalu.
“Ada penggeledahan di enam lokasi di Klaten, termasuk rumah dinas, rumah pribadi, rumah saksi dan kantor pemerintahan,†kata Febri di Jakarta.
Penemuan uang dalam penggedehan itu, diluar penyitaan uang dalam OTT.
Dalam perkara ini, penyidik juga mengamankan uang yang diduga sebagai alat suap sejumlah Rp2 miliar. Uang dengan pecahan Rp 100.000 dan Rp50.000 terbungkus dalam dua dus.
Penyidik juga menyita uang pecahan dolar Amerika dan Singapura. “Dari rumah dinas diamankan uang sekitar kurang lebih Rp2 miliar dalam pecahan rupiah dan valuta asing sejumlah USD5.700 dan SGD‎ 2.035,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat jumpa pers di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (31/12/2016).
Dalam kasus ini, penyidik masih mengembangkan dugaan pemberian uang yang diterima Sri Hartini. Penyidik menduga ada pihak-pihak lain yang juga memberikan uang kepada Bupati.
KPK telah menangkap Bupati Klaten periode 2016-2021 Sri Hartini. Dia diduga menerima suap terkait promosi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten.
Suami Hartini adalah Haryanto Wibowo adalah Bupati Klaten periode 2000-2005. Hartini juga pernah menjadi Wakil Bupati periode 2010-2015 mendampingi Sunarna, Bupati periode 2010-2015. Wakil Bupati Klaten 2016-2021 Sri Mulyani adalah istri Sunarna.
Santun Tapi Korupsi
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan dalam tradisi politik dinasti, suasana membangun kekuasaan untuk tujuan-tujuan besar berbangsa tidak terbangun sebagaimana mestinya.
“Faktanya sebagian besar praktik dinasti politik itu terlibat kasus korupsi dengan segala variannya,” kata Ray.
Menurut Ray, dinasti politik kerap mengabaikan kepentingan warga. Ketimpangan ekonomi ditutupi dengan jargon-jargon agama, sopan santun, dan kadang hak asasi demokrasi.
Dia mengimbau semua komponen bangsa untuk menolak praktik politik dinasti. Jika terus dibiarkan, kata Ray, politik dinasti akan melahirkan pejabat yang korup dan menggerogoti duit rakyat.
“Kalau kita tak membongkar cara para politikus ini menggunakan kekuasaan, praktik korupsi akan merajalela,” kata Ray. (tat)
