Menu

Mode Gelap

Daerah · 28 Mei 2024 13:18 WIB ·

KPU Kubu Raya Serap Anggaran Pilkada 2024 senilai 39 Milliar


					Ketua KPU Kubu Raya, Kaisono, saat menjelaskan tahapan pilkada 2024 kepada wartawan. (foto Adi Saputro) Perbesar

Ketua KPU Kubu Raya, Kaisono, saat menjelaskan tahapan pilkada 2024 kepada wartawan. (foto Adi Saputro)


Kubu Raya, reportasenews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat menegaskan akan menggunakan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 2024 menggunakan anggaran APBD senilai 39 miliar meski sampai saat ini anggaran KPU yang sudah masuk ke server KPUD Kubu Raya masih dinilai terbatas, namun tahap-tahapan pemilu masih bisa digelar.

“Itu nilainya disampaikan 39 M sekian. Kewajiban Pemda itu di tahap pertama itu disampaikan 40 persen ke KPU, tahap pertama masuk ke rekening KPU di terima baru 7 milliar lebih, dan dicicil kembali masuk ke server KPU sebanyak 8 milliar. Tidak sekaligus, sehingga dengan dana yang ada itu kita masih menjalankan tahap-tahapan Pilkada,” terang Ketua KPU Kubu Raya, Kasiono, kepada wartawan, Senin (27/5/2024) malam.

Kasiono menyampaikan ini usai memberikan materi dalam kegiatan Media Gathering dengan tema ‘Refleksi Pemilu dan Persiapan Pilkada Serentak 2024’ di Octo Sport and Lifestyle Hub, Kubu Raya.

Kasiono mengajak sekitar puluhan jurnalis dari berbagai media cetak, online dan elektronik untuk menyukseskan dan menyebarluaskan informasi selama proses tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

“Peran media sangat penting dalam menyukseskan Pilkada serentak 2024, utamanya dalam memberikan edukasi politik terhadap masyarakat. Mari kita bersama-sama sukseskan Pemilu serentak 2024, dan tangkal berita hoaks,” kata Kasiono.

Untuk tahapan Pilkada 2024 nanti, KPU Kubu Raya sudah melakukan pembentukan badan Ad-hoc yang terdiri dari panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang sudah dilantik berjumlah 45 orang.

“Pada hari Minggu (26/5/2024) kemarin merupakan akhir dari pembentukan badan adhoc di tingkat desa yaitu dengan melantik sebanyak 369 panitia pemungutan suara (PPS), yang mana setiap desa ditempatkan 3 orang PPS,” ujarnya.
Selain itu, Kasiono menyampaikan akan melakukan regrouping Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga sesuai dengan Keputusan KPU RI Dimana setiap TPS nanti akan berjumlah sekitar 600 pemilih.

“Kalau jumlah TPS berkurang, karena ada regrouping TPS – TPS di Pemilu 2024. Jadi setiap TPS ada 600 pemilih, kita meregrouping TPS yang berdekatan tapi tidak menghilangkan akses. Kita dimintai KPU RI sesuai PKPU maksimal 600 pemilih, jangan sampai hanya 500 ke bawah pemilih, seperti di Tanjung Beringin, di TPS 4 hanya ada 18 orang dengan jarak jauh, makanya kita akan melakukan regrouping dengan tidak menghilangkan akses dan memudahkan hak pilihnya,” tegasnya.

Terkait Permendagri Nomor 52 tahun 2022 tentang batas wilayah kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya.

“Persoalan ini menjadi pembahasan kami di komisioner. Kita dekati tokoh-tokoh masyarakat Bersama pihak terkait, dan menyelesaikan persoalan ini secara persuasif. Kita masih melakukan rapat koordinasi ini untuk meneliti penduduk di Perumnas IV, domisili di Kubu Raya tetapi data kependudukan di kota Pontianak, agar masyarakat di SBR 7 dan Perumnas IV Tanjung Hulu ini dapat menggunakan hak pilihnya, termasuk revisi tentang DP4 dari Mendagri,” ungkapnya.

Kasiono berharap masalah ini segera diselesaikan, terlebih saat ini tercatat ada 1000 pemilih. Karena pemuktahiran data segera dilakukan berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kemendagri. Dan berharap persoalan ini segera diselesaikan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan pemerintah kota Pontianak. (das)

Komentar

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

LBH Mitra Santri, Gugat Bupati Karna Suswandi ke PN Situbondo

22 Juni 2024 - 20:25 WIB

Viral di Medsos, Siswa SDN 1 Cottok Juara 1 Kid Atletik O2N Situbondo Gagal ke Provinsi

22 Juni 2024 - 18:51 WIB

Dinilai Tuntutannya Rendah, Kuasa Hukum Korban Ancam Laporkan JPU ke Jamwas

21 Juni 2024 - 18:53 WIB

Satu Jamaah Haji Asal Batanghari Meninggal di Mekkah

21 Juni 2024 - 18:46 WIB

PPDB SMPN 8 Kota Madiun Terima Titipan Siswa, Tolak Peserta Luar Kota?

21 Juni 2024 - 16:38 WIB

Dalam Kasus Bank Centris Kemenkeu Menjadi “Pengecut”

21 Juni 2024 - 15:22 WIB

Trending di Hukum