Hongkong, Reportasenews.com – Aktivitas demonstrasi peringatan pengalihan kedaulatan Hong Kong ke Cina dari Inggris terus meningkat. Para pendemo bahkan sempat menduduki gedung Dewan Legislatif (LegCo) selama beberapa jam sebelum akhirnya polisi memukul mundur mereka.
Ratusan ribu orang ambil bagian dalam unjuk rasa menentang undang-undang yang diusulkan yang dikhawatirkan dapat digunakan untuk mengekstradisi para pembangkang politik ke daratan Cina.
Para pemrotes juga menuntut penyelidikan independen terhadap dugaan kebrutalan polisi selama protes sebelumnya pada 12 Juni lalu.
Pemimpin politik Hong Kong Carrie Lam mengutuk “penggunaan kekerasan ekstrem” dari mereka yang merusak gedung Dewan Legislatif.
Sementara, salah seorang Legislator pro-demokrasi Leung Yiu-chung, (66) di tempat kejadian telah berusaha untuk mencegah para demonstran berbuat anarkis karena mereka dapat dikenakan dakwaan pidana serius.
Namun permohonannya diabaikan, pengunjuk rasa mengatakan kepadanya bahwa mereka siap untuk menghadapi konsekuensi.
Dalam aksinya, pengunjuk rasa merusak lambang Hong Kong dan mengibarkan bendera kolonial Inggris lama. Mereka juga menuliskan pesan-pesan menggunakan cat semprot di dinding, dan menghancurkan sejumlah furnitur gedung Dewan Legeslatif.
Didampingi menteri keamanannya John Lee Ka-chiu dan pejabat lainnya, Carrie Lam mengatakan pengerusakan gedung Dewan legeslatif “benar-benar menyedihkan dan mengejutkan banyak orang”.
Dia membandingkan peristiwa kacau hari Senin dengan pawai damai tahunan pada 1 Juli, yang katanya mencerminkan “nilai-nilai inti yang kita lampirkan pada perdamaian dan ketertiban” di Hong Kong.
Konferensi pers, yang diadakan di luar markas polisi Hong Kong, diwarnai suara suara wartawan yang meneriaki Lam.
Lam menanggapi dengan sedikit emosi ketika dia menekankan pentingnya menjaga supremasi hukum di Hong Kong.
“Saya berharap masyarakat luas akan setuju dengan kami bahwa dengan tindakan kekerasan yang telah kami saksikan ini, adalah tepat bagi kami untuk mengutuknya dan berharap masyarakat akan kembali normal sesegera mungkin,” katanya kepada wartawan.
Selama ini Hong Kong menikmati “satu negara, dua sistem” kesepakatan yang menjaminnya tingkat otonomi, dan hak tidak terlihat di daratan Cina.
Namun, itu tidak memiliki demokrasi penuh, dan acara-acara pro-demokrasi diadakan setiap tahun untuk menandai penyerahan kedaulatan Hongkong ke Cina.
Tahun ini, peringatan dilakukan berminggu-minggu diikuti oleh jutaan orang turun ke jalan karena kontroversi rancangan undang-undang ekstradisi yang direncanakan. (dik/berbagai sumber)