Menu

Mode Gelap

Daerah · 29 Agu 2018 11:47 WIB ·

Kuasa Hukum : Putusan PT Bandung Tak Berdasarkan Fakta


					sidang kasus first travel. Perbesar

sidang kasus first travel.

Depok,reportasenews.com  – Kuasa hukum jamaah First Travel Riesqi Rahmadiansyah menyayangkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung tidak melihat fakta yang terungkap dengan membiarkan aset First Travel tetap disita untuk negara.
Dalam keterangannya kepada wartawan, PT Bandung menolak banding dua bos First Travel yakni Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan dalam kasus tindak pencucian uang jamaah umrah. Keduanya tetap divonis selama 20 tahun dan 18 tahun penjara.
“Sebagaimana dilansir dalam website Mahkamah Agung disebutkan Putusan PT Bandung yang sebagai Ketua Majelis Hakim Arief Supratman dengan anggota Ade Komarudin dan Abdul Fattah menyatakan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN Depok tanggal 30 Mei 2018. Vonis itu diketok pada Rabu (15/8/2018) dengan Nomor Perkara 195/PID/2018/PT Bandung,” ujar Riesqi.
Dirinya menuturkan, kenapa PT Bandung tetap membiarkan aset First Travel disita oleh negara. Bahkan, Andika Surachman hingga saat ini belum menerima salinan barang bukti apa saja yang disita. “Tentunya kami sebagai kuasa hukum jamaah korban First Travel sangat perlu untuk mengetahui berapa aset yang disita jika dibiarkan, lantas hal ini akan sangat berbahaya,” ketusnya.
Apa yang diputuskan PT Bandung, kata dia, hal tersebut sangat melukai hati jamaah karena jamaah berharap dapat berangkat dari dana hasil penyitaan yang dilakukan kejaksaan. Namun, mekanisme menyatakan, aset disita untuk negara dan merupakan kesalahan terbesar.
“Bagaimana mungkin satu tindak pidana dilakukan pemilik perusahaan yang notabenenya menghimpun uang dari pihak perorangan bukan dari negara tapi putusannya dinyatakan disita untuk negara,” kata Riesqi.
Ia memaparkan, dari sisi hukum kasus ini sangatlah rumit lantaran pemilik perusahaan divonis terbukti bersalah melakukan penipuan berlanjut secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang namuu, permohonan PKPU ada juga.
Atas adanya permohonan itu, sambung dia, apabila proses PKPU selesai maka nota perdamaian batal dan dinyatakan pailit bagaimana cara kurator mengambil aset dari pemerintah?
“Akan segera saya bongkar semua skandal umroh ini, nanti akan banyak nama yang disebut dan saya pun meminta kepada kejaksaan agar menunjukan berita acara penyitaan semua barang bukti berharga milik First Travel kepada masyarakat supaya mereka tahu apa aja aset yang disita,”tandasnya. (jan/ltf)
Komentar

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Gubernur Al Haris Lantik Anggota KPID Provinsi Jambi

17 Mei 2024 - 15:04 WIB

Kemenag Siapkan Rumah Ramah Bagi 818 Calon Jamaah Haji Lansia Asal Jambi

17 Mei 2024 - 14:36 WIB

Kepada Siswa Lemhanas, Irjen (Purn) Ike Edwin Sebut Pendekatan Budaya Kunci Cegah Korupsi

17 Mei 2024 - 14:10 WIB

Tersandung Kasus Narkoba, Pria Asal Bungo Terpaksa Menikah di Dikantor Polisi

16 Mei 2024 - 19:02 WIB

85 Anggota PPK Pilkada Situbondo Resmi Dilantik, Ini Pesan Ketua KPU

16 Mei 2024 - 17:31 WIB

85 Anggota PPK Pilkada Brebes 2024 Dilantik

16 Mei 2024 - 17:24 WIB

Trending di Daerah