Menu

Mode Gelap

Daerah · 13 Apr 2017 11:56 WIB ·

Mahasiswa Tuntut Pemprov Cabut Izin Usaha Pertambangan CNC di Karimun


					Aksi sejumlah mahasiswa anti kerusakan lingkungan . Meminta Gubernur Kepri melakukan penertipkan pertambangan kapal isap produksi timahdi wilayah hukum Kabupaten Karimun Perbesar

Aksi sejumlah mahasiswa anti kerusakan lingkungan . Meminta Gubernur Kepri melakukan penertipkan pertambangan kapal isap produksi timahdi wilayah hukum Kabupaten Karimun

Tanjungpinang,reportasenews.com – Kesatuan Suara Mahasiswa Kepulauan Riau berunjuk rasa ke Kantor Gubernur Kepri di Pulau Dompak Tanjungpinang,.Kamis (14/4) Pukul 9.30 WIB.

Aksi sejumlah mahasiswa anti kerusakan lingkungan itu. Meminta Gubernur Kepri melakukan penertipkan pertambangan kapal isap produksi timah di wilayah hukum Kabupaten Karimun.Anan Prasetia Korlap pengunjuk rasa mengatakan, ada 4 poin yang dituntut Kesatuan Suara Mahasiswa Kepulauan Riau. mendesak Pemrov Kepri segera menertibkan kegiatan pertambangan itu, Cabut izin usaha pertambangan Non clear anda clean ( CNC ) di Karimun, Mempublikasikan IIP CNC dan IUP Non CNC di Karimun serta Menagih kewajiban perusahaan yang IUP nya dicabut. dalamorasinya di Kantor Gubernur Kepri.

” Kami minta Gubernur Kepri Bapak Nurdin Basirun, Kepala dinas pertambangan untuk menindak lanjuti Pertambangan kapal isap timah ini.”ucapnya.

Selama ada pertambangan kapal isap hasil yang mereka produksi dari Kabupaten Karimun tidak jelas.Pihak perusahaan ada indikasi tidak obyektif dalam laporan kuota tambang, laporan pajak, PNBP, Reklamasi tambang hingga paska tambang.daerah dirugikan miliaran rupiah.  (aul)

 

Komentar

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Pria Tewas Usai Melompat ke Sungai Saat Penggerebekan Judi di Kubu Raya

7 Februari 2025 - 10:32 WIB

Polri Bongkar Tambang Timah Ilegal di Bekasi, Kerugian Negara Capai Rp10 Miliar

7 Februari 2025 - 10:27 WIB

Nelayan Sungai Raya yang Hilang Ditemukan Selamat Setelah Mesin Kapal Rusak

6 Februari 2025 - 19:24 WIB

TNI AL Kaji Kebutuhan Kapal Induk untuk Kepentingan Operasi Militer Selain Perang

6 Februari 2025 - 17:38 WIB

Polda Banten Tangkap 14 Pelaku Peredaran Uang Palsu Jaringan Antar Provinsi

6 Februari 2025 - 17:27 WIB

Walikota Jakarta Pusat Arifin Diperiksa Kejati Terkait kasus Dugaan Korupsi

6 Februari 2025 - 17:19 WIB

Trending di Hukum