Malang, reportasenew.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang juga Presiden Republik Indonesia (RI) ke 5 Megawati Soekarno Putri membantah kader PDIP underbow Partai Komunis Indonesia (PKI). Megawati mengancam akan memproses hukum pihak-pihak yang menyebut PDIP ada keterkaitan dengan PKI.
“PDIP underbow-nya PKI dasarnya dari mana, dan bagaimana bisa mengatakannya seperti itu. Untuk itu, PDIP menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum, agar yang ngomong itu bisa mendapatkan sanksi hukum,” katanya saat meresmikan Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Malang, Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Minggu(10/9).
Megawati menegaskan PDIP tidak ada hubungannya dengan PKI. Apalagi pemerintah sudah lama membubarkan organisasi komunis tersebut.”PKI sendiri sudah dibubarkan oleh Presiden ke-2 Soeharto,” tandasnya.
Menurut Megawati, PDIP merupakan partai politik yang mengedepankan kesejahteraan rakyat. Sehingga untuk bisa mensejahterakan rakyat tidak bisa dilakukan sendiri dan harus bergotong-royong.
”Untuk bisa memberikan kesejahteraan, tentunya kita semua terlebih dahulu memperbaiki diri sendiri. Dan sebelum memperbaiki maka perlu dilakukan konsolidasi partai. Karena PDIP ini adalah keluarga besar, sehingga diperlukan gotong-royong untuk kerja bersama,” paparnya.
Kepada kadernya, Megawati menuturkan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) dirinya ingin kader PDIP harus saling bekerjasama dan berjuang keras memenangkan calon PDIP pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan legislatif 2018, dan pemilihan Presiden 2019.
“Semua kader PDIP harus bahu membahu untuk bisa memenangkan calon PDIP Pilkada 2018. Dan para kader juga harus memenangkan Pemilu legislatif dan Presiden 2019 yang telah didukung PDIP. Sebab, partai bisa besar tidak dari orang lain, tapi dari para kader partai yang terus berjuang dalam memenangkan PDIP,” tegasnya.
Megawati menambahkan ia prihatin dengan kondisi bangsa saat ini yang mudah mencaci-maki Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Padahal, Presiden Joko Widodo pilihan rakyat, semestinya kita menghormati dan menjunjung tinggi Presiden sebagai lambang negara.
“Berikan kesempatan pemimpin kita ini bekerja dalam melakukan perubahan di segala bidang, agar kesejahteraan nantinya bisa kita dirasakan bersama,” pungkasnya.(dif)
