Lombok Tengah, reportasenews.com – Menteri Kordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, harus turun tangan menyelesaikan uang kerohiman ke Kabupaten Lombok Tengah (KEK) Mandalika Resort, Kuta Lombok Tengah. Di mana, puluhan tahun klaim lahan tak kunjung tuntas, Minggu (2/4).
Sebanyak delapan orang pemilik lahan diberikan uang kerohiman Rp 4,5 juta per are. Yang diserahkan langsung oleh Luhut di Kantor Indonesia Tourism Development Company (ITDC) 01/04 disaksikan langsung oleh Gubernur NTB, HM. Zainul Majdi Kapolda Brigjen Firly dan Danrem 162 Wirabakti Kolonel Inf Farid Makruf.
“Kami berikan hari ini ganti rugi kepada para penggarap tanah warga, presiden menginginkan ini cepat jadi dan berdampak positif bagi warga dua pualu di NTB, jelas Luhut di Kantor ITDC (1/4).
Dia mengatakan, terhadap yang dibayar, sudah memenuhi syarat administrasi berdasarkan hasil verifikasi tim penyelesaian lahan KEK yang diketuai oleh Kapolda NTB, Brigjen Pol. Firli, M.Si. kemudian disampaikan kepada Gubernur NTB, untuk diteruskan ke PT ITDC. “Yang membayar sih ITDC, tapi syaratnya setelah proses verifikasi,” katanya.
Mantan Menko Polhukam itu mengaku, sebelumnya lahan yang masih bermasalah seluas 109 hektare dari 1.200 hektare lebih. Saat ini, laporan tim dari 109 hektare, sebanyak 80 hektare tuntas tinggal mengurus administrasi sehingga sangat diharapkan bulan April tuntas pemberian uang kerohiman termasuk sisa 29 hektare.
“Saya berikan tenggang waktu satu bulan ini semuanya harus tuntas”, jelas Luhut
Luhut menegaskan, tidak ada alasan untuk tidak menuntaskan klaim lahan KEK. Karena, keberadaan KEK tersebut menjadi perhatian pemerintah dari 10 KEK, bahkan yang diutamakan adalah Mandalika Resort.
“Selama untuk masyarakat, apa beratnya kita segera bayar. ITDC jangan tunda, kalau administrasi lengkap langsung dibayar,” ujarnya.
Menurutnya, jika lahan tidak lagi menjadi persoalan, maka secara tidak langsung mudah dan leluasa investor berinvestasi. Yang membuat para investor susah masuk di KEK Mandalika selama ini akibat persoalan lahan.
“Ketika semuanya sudah selesai saat ini yang harus dipikirkan adalah pendidikan putra-putri Pulau Lombok dan Sumbawa yang akan mengisi setiap sektor di KEK sehingga akan mengurangi kemiskinan dan mampu memberikan kesejahyeraan bagi masyarakat NTB,” ungkapnya.
Luhut berharap percepatan Pengembangan kawasan KEK segera direalisasikan dalam dua hingga tiga tahun ke depan sehingga mampu menyumbang pendapatan kepada daerah dan negara, dan yang paling terpenting keinginan President Jokowi, KEK dihajatkan untuk kesejahteraan masyarakat NTB. (zxy)
