JAKARTA, REPORTASE-Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan pemerintah tak akan ragu menutup portal berita yang isinya menghasut. Sebab, penyebaran materi kebencian dapat merusak moral bangsa.
“Saat ini sudah ada 700 ribu situs yang kami tutup. Kami memang melakukan treatmen tertentu media online yang bertentangan dengan peraturan pemerintah. Jadi tidak ada kaitannya secara langsung dengan aksi demo 4 november lalu,†kata Rudiantara kepada RN, di Dewan Pers, Jakarta, Kamis (10/11).
Menurutnya, pengawasan dan penutupan media online yang abal-abal itu, akan melibatkan civil society lainnya. Karena upaya pengawsan media-media online tidak bisa terus menerus dengan pendekatan regulasi.
Media abal-abal adalah media yang tidak jelas pengelolanya, tidak ada penanggungjawab, tidak memiliki alamat jelas dan tidak berbadan hukum.
“Media online yang jelas akan dibina oleh Dewan Pers dengan pendekatan jurnalistik, Saya yakin media massa yang benar itu mematuhi kode etik jurnalistik, †tukasnya.
Untuk situs-situs yang sudah keburu ditutup, namun ada perbaikan, pemerintah akan memulihkannya.
Penutupan media online yang tidak jelas itu, tidak tergantung dengan kejadian aksi demo anti Ahok yang menggetarkan energi bangsa.
Sebelumnya, Pemerintah menyatakan penutupan situs yang dianggap menyebarkan paham radikal sebagai program berkesinambungan. Pemblokiran 11 media massa online oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi diklaim tidak berhubungan langsung dengan  unjuk rasa di Jakarta.
“Itu adalah upaya menjalankan pedoman penyiaran informasi publik. Kalau waktunya sekarang, memang berbarengan dengan rencana demonstrasi itu,” ujar Asisten Deputi Media Massa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Muztahidin. (tat)
