Pasuruan, reportasenews.com – Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Pasuruan dan Probolinggo (Jatim II) Mukhamad Misbakhun kembali memanfaatkan masa reses DPR sidang I tahun 2017-2018 untuk serap aspirasi dan bersilaturrahmi dengan konstituennya. Setelah sebelumnya berdialog dengan konstituennya di Probolinggo, Selasa (14/11/2017) , Misbakhun menggelar serap aspirasi di Pasuruan.
Di Kabupaten Pasuruan, Misbakhun bersilaturrahmi dengan jaringan pesantren Salafiyah asuhan Gus Yahya di desa Keboncandi, Kecamatan Gondang Wetan. Dilanjutkan bersilaturrahmi di Pondok Pesantren putri Roudlotul Muta asuhan Gus Nasih di Dusun Rojogunting, Desa Kalirejo, Kecamatan Gondangwetan yang kemudian dilanjutkan dengan serap aspirasi dengan warga Dusun Gunung Malang, Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi.
Sebagai anggota Komisi XI DPR RI, Misbakhun bersama mitra kerjanya Menteri Keuangan merumuskan keuangan yang berkaitan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, juga merumuskan bagaimana menyetujui anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
“Saya bisa memarahi Kabupaten Pasuruan apabila DAK tidak sesuai peruntukannya, ”kata Misbakhun.
Misbakhun mengatakan, dirinya juga memperjuangkan dana desa agar bisa naik dari proporsinya 300 juta sampai 1 miliar/desa melalui mekanisme transfer daerah. Dia juga mewanti-wanti ke mitra kerjanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) jangan sampai karena salah prosedur (administrasi) kemudian menjadi masalah.
“Sebagaimana visi Nawacita Presiden Jokowi dengan membangun dari pinggiran, dan ini seiring dengan komitmen Partai Golkar dengan membangun desa, ”tegas dia.
Kepala Desa Tambaksari, Jadmiko dalam sambutannya mengatakan, banyak potensi yang belum dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Diantaranya, sebagai desa penghasil kopi, desa wisata budaya karena banyak situs sejarah, namun krisis air bersih.
“Desa kami terkendala air bersih. Nah, di kebun teh ada ada sumber air besar. Bagaimana nantinya ke depan air bersih bisa disalurkan ke masyarakat, ”ujarnya.
Menanggapi hal itu, Misbakhun mengingatkan agar dana desa yang nilainya besar harus bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan cita-cita Presiden Jokowi yang ingin masyarakat merasakan pembangunan secara langsung.
Terkait potensi kopi, Misbakhun mengatakan, bahwa ada 18 kelompok tani, kelompok tani ini harus kompak, misalnya, bagaimana mereka membangun gudang kopi, memiliki pengering kopi, dan pengelolaan lainnya bagaimana. Karena itu, Kepala Desa dan aparat terkait perlu memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan memanfaatkan dana desa.
Misbakhun pun berkomitmen untuk mengajak mitra kerjanya Bank Indonesia (BI) melakukan pembinaan pengelolaan kopi. Kelompok taninya sudah ada, tinggal membuat koperasi. “Petani harus dapat meningkatkan kesejahteraan, dengan pengelolaan hasil pertanian dengan baik pasca panen, ”tegasnya.
Pria kelahiran Pasuruan itu kembali mengingatkan, bahwa dana desa itu besar. Ketika digunakan untuk kepentingan masyarakat, maka akan menjadikan kesejahteraan. Namun, kalau tidak bisa mengelola hati-hati, nanti ada audit Badan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maka akan terkena kasus hukum.
“Bahwa Indonesia akan menjadi Negara maju dimulai dari pembangunan desa, ” pungkasnya.
Hadir dalam serap aspirasi dan silaturrahmi, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pasuruan Udik Djanuantoro beserta jajaran, anggota DPRD Fraksi Golkar Kabupaten Pasuruan, pengasuh Pondok Pesantren, dan para pemangku kepentingan lain. (abd)
