Menu

Mode Gelap

Hukum · 14 Agu 2016 22:52 WIB ·

Napi Terorisme di Lapas Indramayu Tak Dapat Remisi HUT RI


					Napi Terorisme di Lapas Indramayu Tak Dapat Remisi HUT RI Perbesar

INDRAMAYU – Dua narapidana kasus terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu, Muhammad Yusuf dan Ridwan, tidak mendapatkan remisi HUT ke-71 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2016. Pasalnya ada persyaratan yang belum dipenuhi seperti pernyataan setia pada NKRI.

“Meskipun keduanya sudah menjalani masa hukuman di lapas selama setahun dari masa tahanan lima hingga tujuh tahun,” kata Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Indramayu, Saffarudin , Minggu (14/8/2016).

Ia menuturkan bahwa napi Yusuf tergabung dalam Jamaah Islamiah (JI). Ia dipindahkan ke Lapas Indramayu setelah sebelumnya ditahan di Rutan Mako Brimob Salemba, Jakarta Pusat.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi seorang napi agar bisa diusulkan remisi antara lain berkelakuan baik, sudah menjalani masa hukuman pidana selama enam bulan. Untuk kedua napi teroris petugas juga mewajibkannya menyertakan surat pernyataan setia pada NKRI.

Karena ketentuan itu tidak dipenuhi maka nama Yusuf dan Ridwan tak disertakan dalam usulan remisi. Pihak lapas hanya mengusulkan remisi untuk 370 napi di sana, di mana sebagian besarnya adalah napi kasus narkoba.

“Kami juga mengusulkan lima narapidana yang akan bebas pada 17 Agustus mendatang. Masa tahanan kelima narapidana itu rata-rata tersisa satu hingga dua bulan jadi sewaktu mendapatkan remisi, mereka bebas,” terangnya.

Remisi akan diperoleh para napi itu berupa potongan masa tahanan satu hingga enam bulan. Dari 370 narapidana itu, tiga di antaranya anak-anak. Belum diketahui berapa napi yang akan diberi remisi.

“Keputusannya tanggal 17 Agustus mendatang. Jika narapidana itu ketahuan membawa handphone, berkelahi dan melanggar peraturan lainnya bisa jadi remisi itu dicabut,” ujarnya.

Komentar

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

CBA : Copot Semua Jajaran Direksi dan Dewan Komisaris Bank DKI !

17 April 2025 - 08:55 WIB

DPR RI akan Bongkar Salinan Putusan Mahkamah Agung Palsu !

15 April 2025 - 08:54 WIB

Penggelapan Jaminan 452 Hektar, Siapa Berbohong ? BI atau Kemenkeu ?

23 Maret 2025 - 13:49 WIB

Kemenkeu, Sri Mulyani dan Gubernur BI, Perry Warjiyo. (foto. Ist)

Mengawali Masa Siaga Ramadhan, PLN UIT JBT Lakukan Audiensi dengan BPN, Perkuat Kolaborasi Pengamanan Aset

13 Maret 2025 - 20:20 WIB

Membedah Kontroversi Putusan Mahkamah Agung No. 1688 dan Pidato Presiden Prabowo

25 Februari 2025 - 07:45 WIB

Hancur…!!! Terjadi Pemalsuan Salinan Kasasi MA, Japaris SH: Polisi Harus Usut Tuntas

20 Februari 2025 - 08:18 WIB

Trending di Hukum