Menu

Mode Gelap

Daerah · 29 Agu 2018 19:01 WIB ·

Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto Belum Dicekal


					Kapolresta Depok Kombes Pol Didik Sugiarto . (foto:ltf) Perbesar

Kapolresta Depok Kombes Pol Didik Sugiarto . (foto:ltf)

Depok,reportasenews.com –  Meskipun penetapan tersangka sudah dikeluarkan Polresta Depok terhadap mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan Sekretaris Daerah (Sekda) Harry Prihanto terkaitan kasus pembebasan untuk pelebaran Jalan Nangka Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok namun pencekalan belum dilakukan.
Kepolisian Resorta Depok mengungkapkan kenapa pihaknya tidak terlebih dahulu membeberkan soal status tersangka Nur Mahmudi Ismail dan mantan Harry Prihanto dalam proyek pembebasan untuk pelebaran Jalan Nangka Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok dibandingkan Polda Metro Jaya. Hal tersebut dikarenakan salah satu strategi penyidik.
Kapolresta Depok Kombes Pol Didik Sugiarto pun membenarkan hal itu. Karena pihaknya masih mengumpulkan sejumlah alat bukti terkait kasus terse-but. “Maka dari itu, pihaknya belum dapat menyampaikan terkait penetapan tersangka keduanya. Tapi setelah Polda Metro Jaya menyampaikan hal itu mau tidak mau kami beberkan,” kata Didik di Mapolresta Depok kepada wartawan, Rabu (29/8/2018) siang.
Terkait apakah kedua tersangka sudah dilakukan pencekalan apa belum, Didik hanya menjawab semua prosedur pasti akan dilakukan. “Untuk saat ini belum,” ujarnya sambil tersenyum.
Saat ditanya kembali apakah Wali Kota yang sekarang Idris Abdul Somad ikut berperan dalam kasus tersebut, kata dia, baru sebatas saksi.
Sementara, pencairan untuk pembebasan lahan Jalan Nangka Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok dilaksanakan antara tahun 2015 akhir dan 2016 dengan menggunakan APBD Kota Depok.
Di lain pihak, Kepala Imigrasi Depok Dadan Gunawan menuturkan, pihaknya belum menerima usulan mengenai pencekalan terhadap Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto.
“Kalau sudah diusulkan pencegahannya dan masuk dalam sistem orang yang bersangkutan tentunya tidak dapat melanjutkan proses pelayanan keimigrasiannya baik di kantor imigrasi maupun saat akan melintas meninggalkan wilayah Republik Indonesia,” singkatnya. (jan/ltf)
Komentar

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Gubernur Al Haris Lantik Anggota KPID Provinsi Jambi

17 Mei 2024 - 15:04 WIB

Kemenag Siapkan Rumah Ramah Bagi 818 Calon Jamaah Haji Lansia Asal Jambi

17 Mei 2024 - 14:36 WIB

Kepada Siswa Lemhanas, Irjen (Purn) Ike Edwin Sebut Pendekatan Budaya Kunci Cegah Korupsi

17 Mei 2024 - 14:10 WIB

Tersandung Kasus Narkoba, Pria Asal Bungo Terpaksa Menikah di Dikantor Polisi

16 Mei 2024 - 19:02 WIB

85 Anggota PPK Pilkada Situbondo Resmi Dilantik, Ini Pesan Ketua KPU

16 Mei 2024 - 17:31 WIB

85 Anggota PPK Pilkada Brebes 2024 Dilantik

16 Mei 2024 - 17:24 WIB

Trending di Daerah