Pasuruan, reportasenews.com -Banjir di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang kerap terjadi sejak dua bulan ini, menjadi perhatian serius anggota DPR RI dari Dapil II (Pasuruan-Probolinggo), yakni M Misbakhun, Hasan Aminuddin dan Evi Zaenal Abidin, yang hadir dalam sarasehan upaya penanganan banjir dan pencegahan banjir di Pasuruan yang di gelar ikatan alumni santri sidogiri, di gedung IASS, Kraton, Kabupaten Pasuruan, Minggu (5/3) siang.
Prof Dr Suparto Wijoyo yang menjadi pembicara sarasehan mengatakan, banjir di Pasuruan bisa ditangani dengan cara melakukan reboisasi di bagian hulu yang harus ditangani serius oleh seluruh instansi terkait. “Semestinya banjir bisa ditangani dalam satu dusun ada satu embung, satu gayung, satu lumbung dan satu sayung, “kata Suparto yang juga pakar hukum lingkungan ini.
Sementara Misbakhun anggota DPR RI dari Komisi XI mengungkapkan bahwa banjir bisa ditangani serius yakni pakai anggaran. “Karena semua itu membutuhkan anggaran dan tidak harus saling menyalahkan satu dengan lainnya ataupun instansi satu sama lainnya. Karenanya mari kita carikan solusi duduk bareng dan saya siap ngomong ke menteri keuangan untuk anggarkan banjir ini, “papar Misbakhun.
Anggota DPR RI dari Dapil II (Pasuruan-Probolinggo), yakni M Misbakhun.
Misbakhun juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan yang telah melakukan upaya maksimal dalam penanganan banjir selama ini. “Dengan banjir yang kerap terjadi tentunya bukan menjadi penanganan pemerintah daerah saja, melainkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sehingga dengan sinergi ini akan bisa mencarikan solusi bencana yang terjadi, “pungkasnya.
Menurut anggota Komisi VIII DPR RI, Hasan Aminudin, penanganan banjir di Kabupaten Pasuruan yang sekian tahun belum tertangani dengan baik, lantaran kurangnya komunikasi antara kalangan politisi di daerah yakni Bupati dan anggota DPRD setempat dengan anggota DPR RI dan pemerintah pusat. “Ada dua penanganan banjir yakni dengan cara doa para alim ulama dan cara politis, “bebernya, di sela seminar.
Dengan doa istikomah kalangan alim ulama, lanjut dia, perlu agar banjir segera hilang. “Sedangkan secara politis yakni dengan upaya maksimal kalangan politisi yang berada di dewan baik di daerah, provinsi dan pusat untuk mengawal dan mencarikan anggaran dalam penanganan banjir. Sehingga 2018 bajir bisa tertangani, “kata mantan Bupati Probolinggo yang juga penikmat banjir Kabupaten Pasuruan ini. (abd)
