Jayapura, reportasenews.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jayawijaya mendapat penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia tingkat nasional tahun 2017 dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Penghargaan itu di serahkan langsung Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kepada sejumlah kepala daerah yang dianggap peduli terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
Penyerahan penghargaan kepada sejumlah provinsi, kabupaten dan lota di Indonesia itu diadakan dalam acara Peringatan Hari HAM se-Dunia ke-69 di The Sunan Hotel Solo, Senin 11/12.
Penghargaan itu diberikan kepada 232 daerah dari provinsi, kota, serta kabupaten di Indonesia yang masuk kategori peduli HAM, dan 84 daerah yang masuk kategori cukup peduli HAM, yakni dua diataranya dari Papua, yaitu Kabupaten Jayawijaya dan Mimika.
Bupati Jayawijaya, John Wepi Wetipo mengungkapkan pada perayaan Hak Azasi Manusia (HAM) se-dunia, Pemda Jayawijaya mendapat penghargaan peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM.
Dikatakannya, pemberiaan penghargaan itu dipusatkan di Kota Solo 10 Desember 2017 kemarin, sehingga mengutus Kepala Inspektorat untuk pergi.
“Kita hari merayakan HUT Kota Wamena ke-61. Jadi, saya putuskan untuk mengutus orang lain menerimanya, karena saya harus bersama masyarakat untuk merayakan ulang tahun ini,” ungkapnya, Senin (11/12).
Wempi mengungkapkan, tak pernah menyangka, bahwa daerahnya Kabupaten Jayawijaya yang aksesnya serba sulit, bakal mendapat penilaian yang baik dari Kementerian Hukum dan HAM.
“Penghargaan ini adalah kado bagi masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Selain itu memacu kami sebagai penyelenggara pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga semua kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” katanya.
Bupati yang kerab di sapa JWW menjelaskan, penghargaan itu diperoleh Kabupaten Jayawijaya berdasarkan penilaian konsistensi kebijakan pembangunan dalam menciptakan iklim masyarakat yang peduli Hak Asasi Manusia.
“Setidaknya ada sembilan indikator menjadi penilaian dalam menetapkan Jayawijaya sebagai kabupaten peduli HAM. Diantaranya kabupaten peduli anak, upaya memajukan pendidikan, penanggulangan kemiskinan, kondisi sosial budaya yang mendukung, dan beberapa faktor lainnya,” kata Alfedri.
JWW yang merupakan Calon Gubernur Papua ini berkomitmen, semua kasus pelanggaran HAM di Papua bisa terselesaikan, sehingga penegakan hukum atas nama kejahatan HAM tak lagi terulang.
“HAM di masa kini juga sering terjadi, seperti orang tua penelantarkan anak, lalu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sementara dalam penanganan kasus ini, kerap diselesaikan dengan hal yang biasa saja. Saya harapkan, ke depan kasus seperti ini menjadi perhatian khusus aparat penegak hukum,” paparnya.
Apalagi, menurut JWW, kasus kekerasan terhadap anak atau KDRT sudah memiliki undang-undang tersendiri, seharusnya melalui undang-undang ini, kasus seperti ini bisa di tekan.
Ia juga menilai, kasus seperti yang dikatakannya, sangat jarang di laporkan oleh para korban, dengan alasan aib keluarga. Hal itu kemudian mengakibatkan para pelaku yang memiliki tangan besi, tak mendapat efek jera.
“Maka saya harapkan hukum positif bisa dilakukan di daerah ini. Tanpa meninggalkan hukum adat. Karena apabila kita hanya menggunakan hukum adat yang identik dengan pembayaran ganti rugi, sama sekali tak memberikan pembelajaran bagi para pelakunya,” paparnya.
JWW menambahkan, pemerintah daerah juga meminta kepada para advokasi hukum di Kabupaten Jayawijaya, aktif melihat masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum, agar masyarakat tak takut ketika berhadapan dengan hukum.
“Kalau secara pribadi, ada putra daerah kami, yang telah saya minta untuk aktif mendampingi masyarakat yang memerlukan pendampingan hukum. Tapi, kalau satu, dua orang saja yang bekerja, tentu tak akan efektif. Maka dari itu saya harapkan semua pihak bisa terlibat, guna menciptakan daerah kita jauh dari pelanggaran HAM dan menurunnya angka kriminal,” pungkasnya. (riy)
