Nabire, reportasenews.com – Komitmen Presiden Joko Widodo terhadap pembangunan infrastruktur di Tanah Air, khususnya tanah Papua terus diwujudkan. Selain bandar udara, Kepala Negara juga akan memperbaiki dan memperbesar Pelabuhan Nabire, Papua.
Hal ini disampaikan Presiden usai meninjau Pelabuhan Nabire, pada Kamis, 21 Desember 2017. Menurutnya, perluasan tersebut akan menjadikan Pelabuhan Nabire sebagai pelabuhan penghubung bagi enam kabupaten di sekitarnya.
“Kalau itu dikerjakan saya kira akan bertumpu pada Pelabuhan Nabire ini dan akan tersebar ke kabupaten-kabupaten di sekitarnya,” ujar Presiden.
Sebelumnya, Presiden menyatakan bahwa para bupati telah menemui dirinya untuk menjelaskan pentingnya Pelabuhan Nabire sebagai akses penghubung kegiatan perekonomian masyarakat.
Bahkan, banyaknya perusahaan swasta yang sudah masuk ke Pelabuhan Nabire membuat bisnis di kawasan Nabire menjadi lebih _feasible_ dan perekonomian di kawasan Nabire berpotensi meningkat.
“Yang paling penting adalah swasta mau masuk sini, bagus. Tadi ada swasta yang masuk ke sini, bawa roro sendiri, _crane_ sendiri, itu bagus. Artinya ada minat ke sini itu bagus,” ungkapnya.
Oleh karena itu, pemerintah akan terus berupaya mewujudkan perluasan dan perbaikan Pelabuhan Nabire. Ia pun tak segan mengajak perusahaan swasta untuk bekerja sama mewujudkan Pelabuhan Nabire yang diimpikan rakyat.
“Ini yang pertama untuk kargo ya 2018 akan dimulai, diperbaiki, dibenahi, dibesarkan. Termasuk terminal penumpangnya. Dan juga akan dikerjakan dengan swasta,” kata Presiden.
Meskipun demikian, Presiden mengakui masih banyak fasilitas-fasilitas pendukung yang juga perlu dibangun. Selain itu, insentif bagi para perusahaan swasta yang akan berinvestasi saat ini di Pelabuhan Nabire juga belum tersedia.
“Mesti ada hitung-hitungan. Tadi saya tanya Pak Bupati, produk yang dibawa dari Nabire dan sekitarnya baik masuk ke Makassar, Surabaya, itu ikan, jeruk, kayu, juga pisang,” ucap Presiden.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Papua Lukas Enembe. ( riy )
