BEKASI, REPORTASE – Permasalahan yang masih mendasar di dunia pendidikan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hingga kini masih beragam.
Dari kebutuhan Sekolah Negeri, tenaga honorer, pengajar, sampai dengan kelengkapan Mebeleir yang belum terpenuhi secara maksimal.
“Permasalahan status guru honorer jangka menengah dan jangka panjangnya harus sebisa mungkin menjadi PNS. Mereka mengabdi  puluhan tahun, namun kepastian untuk menjadi PNS masih sebatas mimpi yang harus diperjuangkan, dari Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Pusat harus segera menyelesaikan permasalahan ini,†terang Nyumarno, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi sekaligus Anggota Badan Anggaran.
“Jumlah honorer di dunia pendidikan Kabupaten Bekasi sudah mencapai kisaran 20.900 orang. Jika belum bisa menjadikan mereka PNS karena permasalahan regulasi, maka minimal jangka pendeknya adalah standar honor atau upahnya harus ditingkatkan,†lanjut Nyumarno.
Rencananya honorer di dunia pendidikan Kabupaten Bekasi yang berjumlah 20.900 orang itu akan ditingkatkan mulai tahun 2017 nanti.
“Anggaran yang kita siapkan mencapai kisaran 162 Milyar rupiah. Itu sudah clear di pembahasan kita Komisi IV DPRD Kab.Bekasi dengan Dinas Pendidikan dalam rapat pra KUA & PPAS tahun anggaran 2017. Kita jadikan rekomendasi dan nota dinas ke TAPD Pemkab Bekasi, Pimpinan DPRD, dan Badan Anggaran DPRD Kab.Bekasi. Saat pembahasan KUA & PPAS tahun anggaran 2017 ini, kebetulan saya Anggota Badan Anggaran juga, saya kawal anggaran 162 Milyar tersebut agar masuk dalam KUA & PPAS 2017 yang nantinya muncul di APBD tahun 2017. Sudah clear, dalam pembahasan Badan Anggaran dengan TAPD dan SKPD Pemkab Bekasi, anggaran 162 Milyar itu sudah muncul dalam KUA & PPAS 2017 ini,†ungkap Nyumarno.
Sedangkan permasalahan terakhir adalah masalah Meubeleir di SDN dan SMP. Total data yang ada, srkitar 845 ruang kelas SDN yang butuh meubeleir, sedangkan untuk SMPN sekitar 200 ruang kelas. Itu terjadi lantaran gagal lelang di tahun 2015, sampai dengan RKB baru yang terbangun pada tahun 2016 namun belum ada Mebeuleirnya.
“Jika setiap ruang kelas anggarannya 50juta rupiah, maka kita perlu anggaran sekitar 52,2 Milyar untuk meubeleir di SDN dan SMPN. Ini juga belum teranggarkan, dan harus diperjuangkan agar muncul dalam APBD tahun 2017,†cetus Nyumarno.
“Saya juga minta dukungan dari rekan-rekan Badan Anggaran lintas Fraksi, agar dapat mengawal dan memperjuangkan anggaran Meubeleir untuk SD dan SMP ini. Sekali lagi, Alhamdulilah untuk 20.900 orang tenaga Honorer di dunia pendidikan sudah teranggarkan, efektif tahun 2017 nanti,†tutupnya  ( LTF )
