Jakarta, reportasenews.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk pertama kalinya melakukan pengambilan sumpah dan janji setia pada anak berkewarganegaraan ganda atau anak hasil kawin campur untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).
Untuk diketahui, Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Barat, baru saja mengambil sumpah dan janji setia pada Republik Indonesia pada anak berkewarganegaraan ganda keturunan Belanda, Felicia Liana Adema, pada Rabu 8 Maret 2023 lalu. Padapengambilan sumpah dan janji setia tersebut, Felicia juga menerima Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia yang menandakan dirinya resmi menjadi WNI.
Koordinator Pewarganegaraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham, Sudaryanto mengatakan pengambilan sumpah dan janji setia pertama kali menjadi WNI oleh anak berkewarganegaraan ganda ini, tak lepas dari perubahan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenkumham untuk bisa mengakomodir keinginan masyarakat dalam hal ini anak berkewarganegaraan ganda menjadi WNI.
“Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2022 menggantikan PP No 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, menjadikan anak berkewarganegaraan ganda yang tercatat tidak atau terlambat memilih kewarganegaraannya dan anak yang tidak mendaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda akan diberikan kesempatan kembali untuk dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia,” kata Sudaryanto, Jumat (10/3/2023).
Dia menjelaskan Pasal 3A PP No 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, mengatur tentang ketentuan bagaimana anak-anak yang tidak tercatat atau terlambat memilih kewarganegaraannya, serta anak yang tidak mendaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda, agar dapat berkesempatan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.
“Anak-anak sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui mekanisme permohonan pewarganegaraan kepada Presiden, melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selambat-lambatnya 2 tahun sejak PP ini diundangkan,” kata dia.
Berdasarkan basis data status kewarganegaraan pada Ditjen AHU, Kemenkumham ada 3.793 anak yang tercatat tidak atau terlambat memilih kewarganegaraannya dan 507 anak yang tidak mendaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda.
Sudaryanto pun berharap kedepannya mampu menjadi pemicu untuk dapat menarik anak berkewarganegaraan ganda lainnya yang terampil dan memiliki potensi untuk menjadi WNI, karena hal ini aset bagi kemajuan dan perkembangan negara Indonesia.
“Regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah ini sangat dinanti oleh anak-anak hasil perkawinan campuran dan anak-anak yang lahir di negara Ius Soli yang ingin menjadi WNI,” ujar dia.
