Menu

Mode Gelap

Ekonomi · 8 Apr 2024 11:40 WIB ·

Presiden Jokowi Harus Tau Ada Bank dalam Bank di Tubuh Bank Indonesia dalam Kasus Bank Centris


					Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Jokowi. (foro. Ist) Perbesar

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Jokowi. (foro. Ist)

Jakarta, Reportasenews – Akte 39 adalah akte pengalihan dan penyerahan hak (CESSIE) yang dibuat dihadapan Notaris Mudofir Hadi SH antara Abubakar Karim, Kepala Urusan Kredit Bank Indonesia dalam hal ini bertindak mewakili Bank Indonesia dengan Glenn Muhammad Surya Yusuf, Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mewakili pemerintah pada Senin, 22 Februari 1999.

Dalam akte tersebut Bank Indodesia menerangkan bahwa BI telah memberikan fasilitas Bantuan Likuditas Bank Indonesia kepada PT Bank Centris Internasional. Diterangkan dalam akte tersebut, BI masih mempunyai hak tagih sebesar 629 miliar rupiah. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut kedudukan BI sebagai kreditur terhadap Bank Centris digantikan oleh pemerintah sehingga BI tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban atas piutang.

Selain membuat perjanjian akte 39 dengan BPPN, Bank Indonesia sebelumnya juga membuat perjanjian jual beli promes nasabah disertai penyerahan jaminan dengan Bank Centris Internasional yang tertuang dalam akte no 46, pada 9 Januari 1998. Perjanjian ditandatangani oleh Daud Gozali sebagai Direktur bertindak atas nama PT Bank Centris Internasional di satu pihak dengan Petrus Puspo Sungkowo, Deputi Kepala Urusan Kredit Bank Indonesia dan Eddy Budiman, kepala Bagian Pemberian Kredit I Bank Indonesia bertindak mewakili Bank Indonesia di lain pihak.

Dalam akte 46 para pihak sepakat membuat suatu perjanjian Jual Beli Promes Nasabah dengan penyerahan jaminan. Pihak Bank Centris akan memperoleh fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK) dengan jumlah 490 miliar  rupiah dikurangi diskonto 27% yang harus dibayar dimuka sebesar 99 miliar rupiah. Maka jumlah bersih yang seharusnya di terima Bank centris adalah 391 miliar rupiah.

Bank Centris dan Bank Indonesia juga sepakat memberlakukan jaminan yang telah diberikan sebagaimana telah dimuat dalam akta pemberian sertifikat hak tanggungan no 972/1997 oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Cianjur atas 5 bidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 452 hektar di Desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Namun dari laporan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap bank Centris Internasional di Bank Indonesia yang dibuka di persidanagan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2000. Terbukti Bank Indonesia tidak mencairkan uang yang diperjanjikan dalam akta 46 ke rekening Bank centris no 523.551.0016 melainkan diselewengkan ke nomor rekening 523.551.000 atas nama Bank Centris Internasional (Individual).

“Terbukti dari audit BPK bahwa angka 629 miliar tersebut berasal dari rekening rekayasa 523.551.000 bukan dari rekening asli Bank Centris 523.551.0016. Dengan demikian akte 39 yang dijadikan dasar penagihan berasal dari data yang tidak benar alias bodong. Ini adalah kejahatan luar biasa. Ada Bank dalam Bank di Tubuh Bank Indonesia yang memanfaatkan Bank Centris untuk menggelapkan uang negara”, tegas Andri Tedjadharma yang tak terima selalu dituduh sebagai obligor atau penanggung hutang kepada negara.

Contoh bukti transaksi Call Money Overnight atau jual beli uang dalam jangka waktu 1 hari antar bank di BI (foto. Ilustrasi)

Kronologis inilah yang tidak diketahui KPKNL Jakarta I sebagai instansi yang mendapat pelimpahan hak tagih dari intitusi lain. Seperti yang dikatakan Kepala KPKNL Jakarta I, Roffi Edy Purnomo, ia mengaku hanya menjalankan tugas.

“Kalau kami KPKNL tugasnya hanya mengurusi piutang negara dari mulai surat penagihan, paksa bayar, penyitaan dan lelang. Kami posisinya hanya menerima pelimpahan dari instansi lain”, ujar Roffi tanpa mau tau kronologis kasusnya.

Atas perlakuan sewenang wenang dengan aksi penyitaan harta pribadi dan keluarganya oleh aparat pemerintah, Andri Tedjadharma, selaku pemegang saham Bank Centris mengaku sangat kecewa.

“Saya atau Bank Centris tidak pernah menerima BLBI atau pinjaman atau fasilitas lainnya dari Bank Indonesia melainkan hanya melakukan perjanjian jual beli promes nasabah dengan jaminan. Promes nasabah dan jaminan tanah 452 hektar telah kami serahkan ke Bank Indonesia, tapi BI tidak pernah membayarkan uang yang diperjanjikan dalam akta 46 malah menyelewengkannya ke rekening lain. Masih belum puas merampok Bank Centris, sekarang harta pribadi dan keluarga saya dirampas. Ini adalah penzaliman yang sangat keji terhadap saya.”, keluh Andri berharap masih ada hukum di Indonesia.

Sebelumnya, ia telah mengajukan gugatan terhadap Surat keputusan PUPN No PJPN-49/PUPNC.10.01/2021 dan Surat Paksa Bayar PUPN No 216/PUPNC.10.00/2021 dan menang dua kali dengan putusan PTUN harus mencabut dan membatalkan SK dan Paksa Bayar tersebut, dan sekarang masih dalam proses kasasi dengan no 227.K/TUN/2024.

Selain itu ia juga sedang menggugat Kemenkeu dan Bank Indonesia yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap dirinya di pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan no 171/Pdt/2024/PN.Jkt.Pst.

Ironisnya semua proses hukum yang ia tempuh untuk memperoleh keadilan di negara yang menganggap hukum sebagai panglima, justru diabaikan oleh aparat pemerintah sendiri dengan tindakan-tindakan penyitaan tanpa mempedulikan proses hukum yang sedang berlangsung. Ia berharap Presiden bisa melindungi siapa pun warga negara tanpa pandang bulu dari segala penzaliman.

“Negara ini saya harapkan betul betul menjadi seperti yang kita harapkan. Jadilah orang bernegara yang baik. Tapi sepertinya mereka memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Saya tidak mencari kesalahan dan menyalahkan orang lain. Saya hanya memperjuangkan kebenaran yang diakui bersama”, harap Andri kepada Presiden Jokowi untuk dapat menyelesaikan kasus Bank dalam Bank di BI yang memanfaatkan Bank Centris yang bisa menjadi aib besar Bank Central di Indonesia.(dik)

Komentar

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Gubernur Al Haris Lantik Anggota KPID Provinsi Jambi

17 Mei 2024 - 15:04 WIB

Kemenag Siapkan Rumah Ramah Bagi 818 Calon Jamaah Haji Lansia Asal Jambi

17 Mei 2024 - 14:36 WIB

Kepada Siswa Lemhanas, Irjen (Purn) Ike Edwin Sebut Pendekatan Budaya Kunci Cegah Korupsi

17 Mei 2024 - 14:10 WIB

Tersandung Kasus Narkoba, Pria Asal Bungo Terpaksa Menikah di Dikantor Polisi

16 Mei 2024 - 19:02 WIB

85 Anggota PPK Pilkada Situbondo Resmi Dilantik, Ini Pesan Ketua KPU

16 Mei 2024 - 17:31 WIB

85 Anggota PPK Pilkada Brebes 2024 Dilantik

16 Mei 2024 - 17:24 WIB

Trending di Daerah