Amerika, reportasenews.com : Sejarah baru diukir. Kali ii angin segar berhembus kencang dari ruangan Dewan Keamanan PBB dimana keluar resolusi yang memerintah Israel agar menghentikan mencaplok wilayah pemukiman di Palestina
Posisi AS saat itu abstain dalam menuntut Israel untuk menghentikan permukiman di tanah Palestina, yang memungkinkan Dewan Keamanan untuk membuahkan resolusi.
Dewan Keamanan PBB telah mendukung sebuah resolusi yang menuntut penghentian aktivitas pemukiman oleh Israel di wilayah Palestina yang diduduki dengan Amerika Serikat terutama abstain.
Resolusi itu diajukan didewan oleh 15 anggota untuk pemungutan suara pada hari Jumat oleh Selandia Baru, Malaysia, Venezuela dan Senegal, sehari setelah Mesir menarik diri dibawah tekanan dari Israel dan presiden-terpilih AS Donald Trump.
Israel dan Trump telah meminta Amerika Serikat untuk memveto langkah tersebut.
“Ini adalah hari kemenangan bagi hukum internasional, kemenangan untuk bahasa beradab dan negosiasi dan penolakan total pasukan ekstrimis di Israel,” kata kepala perunding Palestina, Saeb Erekat mengatakan kepada kantor berita Reuters.
“Masyarakat internasional telah mengatakan kepada orang-orang Israel bahwa cara pencapaian untuk keamanan dan perdamaian tidak akan dilakukan melalui pendudukan seperti itu, melainkan melalui perdamaian, mengakhiri pendudukan dan pembentukan negara Palestina yang hidup berdampingan dengan negara Israel pada 1967, ” kata Erekat.
Resolusi tersebut diadopsi dengan 14 suara mendukung untuk putaran yang dihadiahi tepuk tangan. Ini adalah resolusi pertama Dewan Keamanan kepada Israel dan Palestina dalam hampir kurun waktu delapan tahun.
“Israel menolak resolusi anti-Israel, ini sungguh memalukan dilakukan PBB dan tidak akan mematuhi ketentuan-ketentuannya,” kata sebuah pernyataan dari kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Abstain Amerika Serikat ‘adalah teguran terbesar’ dalam sejarah hubungan sekutu lama Israel, memungkinkan Dewan Keamanan untuk mengutuk permukiman dan melanjutkan pembangunan di wilayah Palestina sebagai “pelanggaran mencolok” dari hukum internasional.
Resolusi itu mengatakan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur, “tidak punya keabsahan hukum.”
Karena langkah selanjutnya adalah penghentian “semua kegiatan permukiman Israel”, karena ini “sangat penting untuk menyelamatkan solusi dua negara”.
Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi telah mundur dari posisi mengutuk kebijakan pemukiman Israel pada hari Kamis setelah menerima telepon dari presiden AS terpilih Donald Trump, yang berbicara dalam mendukung veto AS.
Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan pemerintahnya telah memperkirakan veto AS “resolusi ini memalukan”.
“Saya tidak ragu bahwa pemerintah baru AS dan masuk Sekjen PBB akan mengantar era baru dalam hal hubungan PBB dengan Israel,” kata Danon setelah pemungutan suara. (HSG/ Al Jazeera)