Jakarta,reportanenews.com – Dalam satu minggu ini, isu pergantian kabinet Jokowi-JK menjadi pembicaraan santer dikalangan para elit politik dan publik luas. Rumor yang beredar bahwa akan ada pergantian Menteri seperti Khofifah yang akan maju sebagai calon Gubernur Jatim. Atau Menteri Airlangga yang disebut-sebut akan merangkap jabatan pada Partai Golkar. Jika mengacu pada kedua situasional tersebut, maka akan semakin kuat dugaan publik bahwa dalam waktu dekat akan ada pergantian kabinet jilid III.
Kendati isu itu sudah cukup beredar kuat dikalangan istana, namun Presiden Jokowi belum memberikan sinyal kuat siapa dan kapan pergantian itu akan terjadi.
Hal ini senada dengan statemen resmi pihak Istana, yang telah diwakilkan oleh Johan Budi selaku juru bicara Presiden. “Pertama, reshuffle hak prerogatif Presiden,” kata Johan saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/12/2017).
Johan mengatakan untuk mengganti menteri, Presiden Jokowi selalu berdasar pada evaluasi yang dilakukan. Selain itu, Jokowi juga tidak melihat umur masa jabatan pemerintahan untuk mengganti menterinya.
“Kalau lihat dari pengalaman, Presiden juga tidak melihat apakah masa kerja kabinet ini tinggal dua tahun atau tiga tahun. Tidak memberatkan itu untuk reshuffle. Tapi tidak harus reshuffle juga,” katanya.
“Jadi mari kita menunggu saja. Kita kembalikan ke hak prerogatif Presiden. Saya tidak bisa mendahului apa yang tidak bisa didahului,”
Dalam kesempatan yang berbeda di DPP Partai Perindo, Dipenogoro 29 Menteng. Sekjen Perindo, Ahmad Rofiq menegaskan mendukung penuh keputusan Presiden sebagai unsur Partai pendukung pemerintah.
“Partai Perindo berada digaris terdepan bersama partai-partai pendukung pemerintah lainya. Dengan begitu, terkait dengan isu reshuffle kabinet kita serahkan 100 persen kepada Presiden. Itu adalah wilayah kewenangan penuh seorang Presiden dalam mengelola pemerintahan. Sebagai partai pendukung, kita mengapresiasi positiv kinerja kabinet selama tiga tahun ini” papar Ahmad Rofiq.
Ketika disinggung pertanyaan oleh awak media, apakah Partai Perindo sebagai partai pendukung pemerintah akan merekomendasikan nama menteri didalam kabinet. Dirinya menyatakan Partai Perindo tidak memiliki agenda untuk meminta-minta posisi menteri.
“Apapun yang menjadi keputusan Presiden Jokowi, harus dibaca dalam kerangka penugasan. Bukan bagi-bagi jabatan. Dengan begitu Partai Perindo sebagai partai pendukung akan konsisten berada dibelakang Presiden”, klarifikasi Sekjen Perindo kepada awak media.
Hanya saja Ahmad Rofiq memberikan catatan kritis kepada pola Komunikasi Kantor Staff Presiden yang selama ini mengemban tugas sebagai komunikan kepada multi elemen bangsa. Rofiq memberi catatan tebal kepada Kantor Staff Presiden yang dinilai tidak pro-aktiv dalam melakukan komunikasi dan konsolidasi politik. Kelembagaan negara itu terlihat kehilangan ruh dan marwahnya Pasca ditinggalkan Pak Luhut Binsar Pandjaitan, lugas Rofiq.
“Saya membaca banyak hasil survey tentang kepuasan publik kepada pemerintah, dan hampir semua survey memberikan indikator positiv. Hal ini sejalan dengan penguatan elektabilitas Presiden dalam persepsi publik. Tapi ini kan hasil dari survey masyarakat perkotaan, sebaiknya kedepan Kelembagaan Kantor Staff Presiden bisa lebih piawai dalam melakukan diseminasi pencapaian Pemerintah hingga dimasyarakat pedesaan” Tutup Sekjen Partai Perindo.(*)
