Menu

Mode Gelap

Daerah · 27 Jan 2022 19:08 WIB ·

Selidiki Temuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Polda Sumut Bentuk Tim Gabungan


					Kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Sumatera Utara. (foto;istimewa) Perbesar

Kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Sumatera Utara. (foto;istimewa)

Medan, reportasenews.com – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara dan Komnas HAM tengah melakukan menyelidikan terhadap adanya puluhan orang yang mendekam dalam kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin, di Desa Tengah Kabupaten Langkat.

“Sabar dulu, penyidik masih melakukan pendalaman adanya kerangkeng di belakang rumah Bupati Langkat,” kata Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, dalam keterangan tertulis, Kamis, (27/01/2022), dikutip Antaranews.com.

Sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengungkapkan kerangkeng yang ditemukan di dalam rumah Bupati Langkat itu digunakan untuk rehabilitasi pecandu dan penyalahgunaan narkotika.

“Dari hasil pendalaman, kerangkeng tersebut sudah berdiri selama 10 tahun,” ucapnya.

Panca menyebutkan kerangkeng khusus yang dibuat Bupati Langkat di belakang rumahnya tidak memiliki izin.

Sebelumnya Migran Care menemukan sebanyak 40 orang pekerja ditahan di penjara pribadi/kerangkeng  di belakang kediaman Bupati Langkat tersebut.

Menurut temuan Migrant Care, para pekerja sawit itu diduga tidak mendapatkan perlakuan baik, seperti tidak mendapat makanan layak saji, tidak mendapatkan upah gaji yang sesuai atau bahkan tidak di gaji, mendapat penganiayaan, dan penyiksaan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan menyebutkan Polda Sumatera Utara membentuk tim gabungan terdiri atas Direktorat Kriminal Umum, Direktorat Narkoba, Intelijen, dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain untuk mendalami informasi terkait temuan ruang tahanan di kediaman Bupati Langkat.

“Setelah ditelusuri bahwa bangunan tersebut dibuat sejak 2012 atas inisiatif bupati serta belum terdaftar dan belum memiliki izin sebagaimana diatur dalam undang-undang,” kata Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/1). (*)

 

Komentar
Artikel ini telah dibaca 68 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

IPW Dorong Perseteruan Perwira Polri Dengan Mertua dan Adik Iparnya Diakhiri Secara Damai

27 Mei 2022 - 22:17 WIB

DPDR Gelar Paripurna PAW Anggota Fraksi PDIP Sisa Masa Jabatan 2019-2024

27 Mei 2022 - 19:44 WIB

IPW Minta Presiden Jokowi Perintahkan Panglima TNI Jelaskan Penghentian Kasus Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

27 Mei 2022 - 17:10 WIB

Pastikan Keamanan Perayaan Kenaikan Isa Al Masih, Polres Ngawi Perketat Gereja

26 Mei 2022 - 17:12 WIB

Gairahkan Otomotif Ngawi Lebih Bergengsi, Black Hoe Racing Team Hadir Ditengah Masyarakat

25 Mei 2022 - 16:24 WIB

Lagi Penumpang Bus Mendadak Meninggal, Diduga Karena Serangan Jantung

24 Mei 2022 - 18:14 WIB

Trending di Daerah