Jayapura, reportasenews.com – Sekitar 800-1000 orang masyarakat local di Kampung Banti dan Utikini, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, meminta untuk di ungsikan dari kampung tersebut kepada aparat TNI dan Polri.
“Hari ini (red,), mereka menelepon Kapolda Papua untuk meminta di evakuasi, karena mereka semakin trauma dan ketakutan atas intimidasi yang terjadi selama tiga minggu terakhir,” ungkap Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal, Senin (20/11).
Kamal menerangkan, setidaknya ada 800-1000 orang di dua kampung itu yang meminta di evakuasi. Namun, sampai saat ini apparat TNI dan Polri belum mengambil keputusan, mengingat tak ada jaminan tempat tinggal yang biasa diberikan kepada mereka.
“Kalau mereka kita bawa ke Timika, maka kita harus siapkan tempat tinggalnya. Jadi, kemungkinan besok pimpinan akan memberikan keputusan atas permintaan mereka,” pungkasnya.
Akan tetapi, lanjut Kamal, kalau mereka tak juga di evakuasi, segera mereka mengirimkan logitstik atau bahan makan. “Selain itu kita juga berupaya untuk membuka kembali akses kesehatan dan pendidikan di sana, namun kita mau memasikan keamanan mereka dulu, dengan dibuatnya posko terpadu” katanya.
Juru Bicara Kodam XVII/Cendrawasih, Kolonel Inf Muhamad Aidi menegaskan, mereka meminta untuk di evakuasi lantaran tak ada lagi perekonomian disana, sehingga menyulitkan masyarakat setempat mendapat akses bahan makanan.
“Di kampung itu, sebelumnya masyarakat non Papua yang bedagang, sehingga masyarakat setempat bisa mengakses kebutuhan sehari. Pasca mereka di intimidasi dan juga di evakuasi, maka tak ada lagi akses perekonomian disana, sehingga masyarakat setempat mengalami kesulitan dan meminta di evakuasi,” katanya.
Namun Aidi mengungkapkan, sampai sejauh ini tak ada keterlibatan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat di sana. Apalagi, sampai sejauh ini tak ada kabar keberadaan Bupati Mimika, yang diduga masih berada di Amerika.
“Kalau kita evakuasi, kemana akan kita bawa mereka, ini bukan hanya menyangkut penampungan, melainkan tempat tinggal, akses pendidikan untuk anak-anak mereka. Harus ada pemerintah, untuk mengatasi hal ini,” katanya.
Bahkan Aidi menyampaikan, sejauh ini logistic bahan makanan yang diberikan kepada masyarakat selama di isolasi oleh Kelompok KKB, hanya polri dan Freeport yang menyiapkannya.
“Anggaran besar telah dikeluarkan polri untuk memberikan logistic kepada masyarakat. Sedangkan pemerintah masih belum turun tangan,” katanya. (riy)
