Menu

Mode Gelap

Ekonomi · 10 Mar 2024 09:52 WIB ·

Serius Akan Tuntaskan BLBI, Menkopolhukam Harus Koordinasi dengan BI


					Serius Akan Tuntaskan BLBI, Menkopolhukam Harus Koordinasi dengan BI Perbesar

Jakarta, Reportasenews – Salah satu yang akan menjadi prioritas utama Menkopolhukam pengganti Mahfud MD, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto adalah komitmennya dalam menuntaskan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hadi mengatakan sudah membuat skema termasuk penanganannya.

“Skemanya sudah kita buat dan segera saya koordinasikan termasuk juga mana-mana saja yang jadi prioritas utama,” kata Hadi usai pelantikan di Istana Negara Jakarta, Februari lalu.

Dirinya juga akan turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Dia menyebut persoalan BLBI itu menyangkut dengan persoalan tanah yang juga selama ini dia bantu sebagai Menteri ATR/BPN.

“Kita tunggu saja, saya akan turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di BLBI, karena permasalahan itu menyangkut dengan permasalahan tanah yang selama ini juga saya bantu untuk menyelesaikan permasalahan BLBI,” ujarnya.

Salah satu kasus BLBI yang sudah gamblang dan mudah diselesaikan adalah kasus Bank Centris Internasional (BCI). Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) pada tanggal 24 September 2022 telah melayangkan surat paksa bayar nomor 216/PUPNC.10.00/2021 kepada salah satu pemegang saham Bank Centris, Andri Tedjadharma untuk segera membayar kepada negara sebesar 897 miliar rupiah.

Sementara dalam akta perjanian jual beli promes dengan Bank Indonesia no 46 tahun 1998 yang dibuat dihadapan notaris Teddy Anwar SH, Bank Centris telah memberikan promes nasabah Bank Centris sebesar 492 miliar rupiah dan menyerahkan jaminan berupa lima bidang tanah seluas 452 hektar terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang telah dihipotikan atas nama Bank Indonesia. Dari akta perjanjian tersebut Bank Indonesia harus memindahbukukan uang sejumlah 490 miliar ke bank Centris tapi tidak dilaksanakan.

Apabila benar Bank Centris menerima pinjaman sebesar 897 miliar seperti yang tercantum dalam surat paksa bayar. Seharusnya PUPN melalui Satgas BLBI bisa bertindak tegas dan langsung menyita lahan yang telah dijaminkan dan berada di bank Indonesia tersebut.

Sebelumnya, pada tanggal 27 Oktober 2022, Andri Tedjadharma selaku pemegang saham Bank Centris mendapat panggilan untuk menghadap Satgas BLBI di Jl. Lapangan Banteng Timur no 2-4 Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut disampaikan adanya penetapan piutang negara atas nama dirinya.

Penetapan piutang berdasarkan Surat Keputusan PUPN Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor PJPN-49/PUPNC.10.01/2021 tentang jumlah piutang negara atas nama Andri Tedjadharma atau Bank Centris.

Kejanggalannya adalah penetapan atas piutang negara tersebut sama sekali tidak menyinggung atau memperhitungkan jaminan yang telah diserahkan Bank Centris kepada Bank Indonesia sebagaimana tertuang dalam akte perjanjian jual beli promes dengan jaminan no 46 tahun 1998 tersebut.

Naifnya lagi pihak PUPN juga menyatakan tidak tahu menahu tentang adanya jaminan sebagaimana dimaksud dalam akta tersebut.

Merasa diperlakukan semena-mena karena dituntut bertanggung jawab akibat ditetapkannya dan ditagih untuk melunasi piutang negara, sebagai warga negara Andri sangat kecewa.

“Ini cara kerja macam apa? Mereka minta saya tanggungjawab tapi jaminan saya tidak diperhitungkan” ujar Andri kesal merasa seperti dirampok.

Sehubungan dengan raibnya dan untuk mengetahui keberadaan jaminan yang berada di Bank Indonesia, Andri Tedjadharma kemudian bersurat kepada BI untuk mendapat kejelasan.

Surat pertama ia layangkan pada 25 September 2023, menyusul surat kedua bertanggal 13 Oktober 2023, dan terakhir pada tanggal 10 november 2023. Namun apa lacur, niat baiknya sebagai warga negara dengan tiga kali bersurat tak mendapat tanggapan.

Sementara Satgal BLBI melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Cabang DKI Jakarta pada 1 November 2023 melakukan penyitaan lahan miliknya di Denpasar Bali dan memblokir seluruh aset milik keluarga yang tidak ada kaitannya dengan kasus Bank Centris.

Satgas BLBI justru tidak melakukan penyitaan terhadap harta yang sudah dijaminkan ke Bank Indonesia seluas 452 hektar sesuai Sertifikat Hak Tanggungan no 972/1997.

Perlu diketahui, berdasarkan proses di Pengadilan Jakarta Selatan tahun 2000 terbukti dengan bukti-bukti yang telah disahkan oleh hakim yang mengadili perkara antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melawan Bank Centris Internasional bahwa Bank Centris tidak menerima uang dari Bank Indonesia.

Ada Apa Dengan Satgas BLBI? Keseriusan permerintah dalam menuntaskan kasus BLBI diperlukan kejujuran dan niat baik dari semua pihak terkait. Jangan sampai ada kesan di masyarakat penyelesaian kasus yang sudah puluhan tahun tak kunjung tuntas ini justru sengaja dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.(dik)

Komentar

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Tertimpa Pohon Tumbang, 2 Rumah Kakak Beradik di Situbondo Rusak Berat

14 Juli 2024 - 21:18 WIB

DuaGudang Terbakar di Situbondo, Kerugian Materi Mencapai 45 juta

14 Juli 2024 - 21:14 WIB

Ae Mutu Air Tiga Rasa, Nikmati Keindahan Alam dan Budaya di Gunung Kelimutu

14 Juli 2024 - 21:08 WIB

Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun, Apdesi Situbondo Gelar Syukuran

13 Juli 2024 - 16:23 WIB

Keroyok Seorang Perempuan, Bapak dan Anak di Situbondo Dipolisikan

12 Juli 2024 - 22:10 WIB

Bawa Sajam Saat Konvoi, Puluhan Anggota PSHT Diamankan

12 Juli 2024 - 17:16 WIB

Trending di Daerah