Menu

Mode Gelap

Nasional · 1 Feb 2017 18:26 WIB ·

Setara Institute: Warga NU Jangan Mudah Terhasut


					Ketua SETARA Institute, Hendardi (foto.istimewa) Perbesar

Ketua SETARA Institute, Hendardi (foto.istimewa)

Jakarta, reportasenews.com – Ketua SETARA Institute, Hendardi menyatakan, silang pendapat antara Tim Kuasa Hukum Basuki Tjahaja Purnama dengan sejumlah pihak yang berkeberatan atas sikap Basuki dan kuasa hukumnya, memberikan pembelajaran berharga bagi banyak pihak dalam menyikapi persidangan Ahok yang sejak awal sarat dengan tarikan politik kontestasi Pilkada DKI Jakarta.

Klarifikasi dari pihak Tim Kuasa Hukum Ahok, yang membantah rencana pelaporan atas KH. Ma’ruf Amin, diharapkan tidak membuat republik ini semakin gaduh.

Secara prinsip, lanjut Hendardi, dalam hukum dan juga dalam ruang pengadilan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama.

“Siapapun dia, apakah orang miskin, berpendidikan rendah,  atau pemuka agama. Apa yang dilakukan oleh Ahok dan kuasa hukumnya adalah bentuk cross examination terhadap saksi KH. Maruf Amin yang adalah bagian dari proses mencari keadilan dan kebenaran atas tuduhan yang menimpa Ahok,” kata Hendardi.

Dengan demikian, apa yg terjadi di ruang sidang Ahok kemaren, menurut Hendardi itu adalah suatu hal yang biasa saja.

Hendardi mengimbau warga NU, hendaknya tidak terbawa hasutan kelompok-kelompok yang hendak membenturkan NU dengan pendukung Ahok dan memelihara ketegangan sosial untuk tujuan-tujuan tertentu.

“Apalagi posisi KH. Ma’ruf Amin dalam sidang adalah sebagai Ketua MUI bukan sebagai Ketua Dewan Syura NU. Jadi, tetap harus dilihat secara proporsional,” tutur Hendardi.

Begitu pula untuk pihak-pihak lain, mesti diingatkan untuk tidak mengintervensi dan mempengaruhi hakim dengan membangun opini utk mengaburkan masalah.

Bagi MUI, lanjut Hendardi, peristiwa eksaminasi atas KH. Ma’ruf Amin kemarin memberikan pembelajaran, betapa sikap keagamaan MUI, baik yang dituangkan dalam bentuk fatwa atau pernyataan, memiliki dampak serius bagi ketertiban sosial dan bagi kemajemukan bangsa.

Karena itu, Hendardi berpendapat bahwa pertimbangan matang dan mendalam saat mengeluarkan fatwa adalah hal yang niscaya. Apalagi MUI sendiri tidak memilki perangkat pengendali dan pengawasan atas dampak sebuah fatwa.

“Karena posisi MUI yang menjadi panutan  umat, maka sangat  berbahaya, jika MUI berpolitik dengan posisi dan kewenangannya,” kata Hendardi. (Tan)

Komentar

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Residivis Pencurian diringkus Tim Alap-alap Unit Reskrim Polsek Pontianak Kota

8 Februari 2025 - 11:34 WIB

Polri Kembali Tangkap Pelaku Baru Video Deepfake yang Catut Nama Pejabat Negara

8 Februari 2025 - 11:30 WIB

Sufmi Dasco : Tidak Ada Pemotongan Gaji ke-13 ASN oleh Pemerintah

7 Februari 2025 - 20:55 WIB

Tol Kapuas 2 Kubu Raya Lumpuh berjam-jam Akibat Kendaraan Tak Layak dan Pengemudi Ceroboh Jadi Penyebabnya

7 Februari 2025 - 20:14 WIB

Polresta Pontianak Intensifkan Patroli Cegah Aksi Kejahatan Jalanan dan Tawuran Remaja

7 Februari 2025 - 20:09 WIB

Budi Harjo Siap Hadapi Gugatan Pendi Terkait Klaim Tanah Gudang Ekspedisi di Jalan Lingkar Selatan Jambi

7 Februari 2025 - 17:22 WIB

Trending di Daerah