Suasana pencoblosan Pemilu 2024 di salah satu TPS Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo.(Foto: dic).
Probolinggo, reportasenews.com –
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Probolinggo, Jatim, mendapat sorotan dari berbagai pihak dalam proses rekapitulasi calon legislatif (Caleg) Pemilu 2024, karena dinilai tidak profesional dalam kinerjanya.
Salah satunta muncul dari Pegiat sosial Laskar Advokasi Siliwangi, Syaiful Bahri. Ia meminta KPUD Kabupaten Probolinggo, bisa memastikan validasi data atau tidak adanya manipulasi formulir model C1-Plano, atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
Alasannya, aplikasi Sirekap dikabarkan sempat mengalami server error seusai penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara atau TPS. Sehingga hal itulah yang menjadi kendala dalam proses input data oleh penyelenggara pemilu.
“Jangan sampai terjadi perubahan atau penggelembungan suara. Formulir C1 hasil Plano harus diunggah apa adanya. Dengan begitu model C1-Plano yang diunggah oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) itu dapat dimonitor dan disaksikan bersama-sama dan terjamin keabsahannya,” ujarnya, Kamis (22/02/24).
Atas hal itu, Syaiful mengajak masyarakat untuk turut memantau pelaksanaan pemilu 2024. Dan meminta masyarakat untuk tidak takut mengadukan jika menemukan dugaan praktik kecurangan pemilu. Bahkan secara kelembagaan, dirinya mengaku akan mengadvokasi upaya memerangi dugaan praktik kecurangan tersebut.
“Yang tidak kalah pentingnya, khususnya bagi para caleg dan pendukungnya untuk bersabar diri menunggu hasil suara resmi yang akan ditetapkan oleh KPU yakni penghitungan suara manual yang dilakukan secara bertingkat dari kecamatan, kabupaten/kota hingga nasional. Jangan sampai terpengaruh dengan hasil perolehan suara yang tersebar di media sosial oleh pihak yang tidak bertanggungjawab,” imbaunya.
Sementara itu, Humas KPUD Kabupaten Probolinggo, Ali Wafa mengatakan, sejak masa pencoblosan pihak KPU Kabupaten Probolinggo, sudah bekerja maksimal dan profesional.
Menurutnya, saat ini rekapitulasi di tingkat kecamatan sudah rampung. 21 kecamatan hasil rekapitulasi sudah masuk ke KPU Kabupaten Probolinggo, tinggal 3 kecamatan yang masih belum.
“Tuduhan KPU Kabupaten Probolinggo tidak profesional itu tidak benar. Kami telah bekerja sesuai prosedur,” ungkap Ali Wafa.
Soal website KPU Kabupaten Probolinggo, yang sering error kata dia, itu memang dari pusat, karena website di setiap daerah itu berjejaring atau network yakni mengikuti jaringan KPU pusat.
“Sejak masa pencoblosan itu, tim IT KPU pusat menghalau ribuan hacker yang ingin meretas website KPU. Jadi tidak ada manipulasi atau semacamnya, jika ada yang menuduh seperti itu, itu tidak benar,” tandas Ali Wafa.(dic)
