Pasuruan, reportasenews.com – Salah seorang pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) harus membayar jutaan rupiah hanya karena terjadi kesalahan prosedur dan informasi. Biaya itu termasuk biaya perawatan di RSUD dr Soedarsono, Kota Pasuruan, Jawa Timur, sebesar Rp 2,6 juta dan juga ongkos obat-obatan yang harus ditebusnya di apotek diluar tanggungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Elvira Widia, warga Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, pada 15 Februari lalu menjalani operasi persalinan di RSUD yang merupakan naungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan. Karena ketidak mengertinya Midah, orangtuanya, sehingga bayi yang dilahirkan tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun ia kaget saat menerima tagihan biaya perawatan sebesar Rp 2,6 juta.
Setelah bersusah payah mengurus BPJS Kesehatan, kepesertaannya dianggap kadaluarsa atau melewati batas waktu tiga hari kerja seusai kelahirannya bayinya. Petugas BPJS di RSUD menolak klaim biaya perawatan tersebut. “Saya terpaksa mencari hutangan kemana-mana. Saya terpaksa memulangkan paksa agar biaya tidak semakin besar. Saya juga harus beli obat-obatan sendiri diluar apotik rumah sakit, “ujar Midah,
Humas RSUD dr Soedarsono, dr Dyah Lucy, mengakui bahwa telah terjadi kesalahan informasi dan prosedur dalam pelayanan kesehatan peserta KIS. Setelah dilakukan pengecekan di kantor cabang BPJS, kartu kepesertaan baru untuk bayi bisa dicover pembiayaannya. “Ada ketidak sinkronan antara petugas BPJS di RSUD dan kantor cabang BPJS. Seluruh biaya pasien akan kami ganti, termasuk obat-obatan yang dibeli diluar apotik rumah sakit, “ucap dr Dyah Lucy.
Terkait pembelian obat diluar, lanjut dr Dyah Lucy, terjadi karena stok obat di apotik habis. Tetapi pada depo obat RSUD masih tersedia. Namun petugas RS tetap meminta agar keluarga pasien membeli di apotik luar. “Tentunya permasalahan ini akan kami cek, jika obat-obatan tersebut tercover dalam obat BPJS, biaya akan kami ganti seluruhnya, “pungkasnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kota Pasuruan, Dedy Cahyo Utomo, menyesalkan keteledoran petugas BPJS dalam memberikan informasi kepada pasien. Ia kawatir, peristiwa ini juga terjadi pada pasien dari keluarga miskin lainnya. “Kasus ini harus menjadi pelajaran agar tidak terulang lagi. Petugas harus memberikan informasi yang jelas kepada keluarga pasien. Sehingga pengobatan mereka bisa tercover dalam BPJS, “beber dia. (abd)
