Myanmar, reportasenews.com – Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi menuduh adanya “kesalahan informasi” yang mendistorsi gambaran krisis Rohingya, telah memaksa 125.000 minoritas Muslim untuk melarikan diri ke Bangladesh.
Dalam komentar pertamanya sejak serangan militan Rohingya memicu kerusuhan pada 25 Agustus lalu, Suu Kyi mengatakan bahwa bertebaran berita palsu “untuk menciptakan banyak masalah di antara komunitas yang berbeda” dan untuk mempromosikan “kepentingan para teroris.”
Rezim Myanmar saat ini berbalik menangkis tuduhan genosida atas minotitas Rohingya dengan berdalih militer mereka harus membalas serangan militan Rohingya atas beberapa pos polisi dan militer Myanmar. Alasan ini dijadikan pembenaran bagi rezim Myanmar untuk menyapu desa-desa di Rakhine.
Ini seperti memainkan logika sederhana “tiada asap tanpa api”, saat ini “si asap” yang dituding bersalah padahal sebelumnya memang ada “si api” yang muncul sejak kerusuhan 2012 lalu. Perlawanan Rohingya muncul akibat mereka dikejar dan dibunuh tanpa henti sejak 2012 lalu.
Intervensinya, yang dikutip di halaman Facebook kantor Penasihat Negara Bagian, menyusul sebuah telpon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang telah memimpin krtikan pedas secara global atas penghukuman terhadap tindakan keras tentara Myanmar terhadap Rohingya.
Suu Kyi mengecam “informasi palsu” yang beredar di Twitter minggu lalu oleh wakil perdana menteri Turki yang berbagi foto-foto yang disebut sebagai mayat dari Rohingya yang kemudian terbukti tidak berhubungan dengan krisis saat ini.
https://youtu.be/MBTcNKUnW2k
“Terorisme baru (untuk Myanmar) namun Pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa hal ini tidak berkembang dan menyebar ke seluruh wilayah Rakhine,” katanya.
Ratusan orang telah tewas sejak gerilyawan Rohingya menggerebek pos polisi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
Lebih dari 6000 rumah telah dibakar dan telah terjadi eksodus Rohingya – yang dicerca di Myanmar dan menolak kewarganegaraan – melintasi perbatasan ke Bangladesh.
Suu Kyi, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, mendapat tekanan kuat atas penolakannya untuk berbicara menentang perlakuan Rohingya atau tindakan brutal secara militer.
Analis mengatakan bahwa ketidakpeduliannya meskipun tahun-tahun tekanan dari kelompok hak asasi manusia merupakan penyangga terhadap tentara yang masih berkuasa dan melonjaknya nasionalisme Buddhis di negara Asia Tenggara. (Hsg)
