Breaking News
Trending Tags

Tambang Pasir Ilegal Marak di Bintan, APH Jangan Tutup Mata

  • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Bintan, ReportaseNews – Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Bintan didesak agar tidak menutup mata terhadap maraknya aktivitas pertambangan pasir ilegal yang telah merusak ratusan hektare lahan dan diduga merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.

Kerusakan lingkungan yang cukup parah dan memprihatinkan itu terpantau di sejumlah titik, mulai dari kawasan Kawal, sepanjang Pantai Trikora, hingga ke Malang Rapat. Namun, hingga kini para pelaku seolah tak tersentuh hukum.

Keresahan masyarakat makin memuncak karena aktivitas tersebut berlangsung secara terbuka tanpa adanya tindakan tegas dari pihak berwewenang.

Buyung, warga setempat, mempertanyakan keberanian aparat untuk merazia lokasi-lokasi yang sudah jelas merusak ekosistem wilayah tersebut.

“Ada apa dengan APH di Bintan, Kepri, ini, Bang. Tiap hari ratusan dump truck dan lori ukuran empat kubik melintasi jalan raya di kampung kami. Tambang ilegal yang merusak lingkungan kenapa dibiarkan, apakah hukum di Indonesia ini sudah tidak ada?” ujar Buyung.

Berdasarkan informasi di lapangan, pasir hasil tambang ilegal tersebut diduga diperjualbelikan untuk menyuplai kebutuhan di kawasan proyek besar di Galang Batang.

Kahar, warga Bintan lainnya, mengatakan ada dugaan kuat keterlibatan oknum koordinator yang mengatur ratusan truk agar pengiriman dilakukan satu pintu menuju kawasan industri tersebut. Praktik ini melanggar undang-undang dan secara nyata menggerus pendapatan negara dalam jumlah yang esar.

Selama ini, upaya penertiban disinyalir sering mengalami kebocoran informasi, sehingga para pelaku selalu berhasil menghindari petugas di lapangan. Pola “kucing-kucingan” antara pelaku dan aparat ini membuat warga berharap adanya tim gabungan yang lebih solid untuk segera meringkus para aktor intelektual atau big boss di balik bisnis pasir ilegal ini.

Warga mendesak agar seluruh lokasi tambang segera ditutup total demi menyelamatkan lingkungan Bintan dari kehancuran yang lebih luas. (RED)

  • Penulis: RN-03

Reportase Pilihan

  • IPR meminta masyarakat tidak panik menghadapi isu “Rusuh Agustus Jilid II”. Warga diminta waspada dan tidak menyebarkan provokasi di media sosial. (Foto: Antara/Zabur Karuru)

    IPR Ingatkan Warga Tak Terjebak Isu ‘Rusuh Agustus Jilid II’

    • calendar_month Senin, 24 Agt 2026
    • account_circle Tama
    • 0Komentar

    Jakarta, ReportaseNews – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan meminta masyarakat tidak mudah terpancing isu mengenai potensi kerusuhan di Jakarta yang kembali beredar di media sosial. Narasi yang belakangan ramai disebut sebagai “Rusuh Agustus Jilid II” dinilai perlu diwaspadai. Namun, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak langsung mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Iwan […]

  • Booth Polri Sabet Juara di Pameran Kampung Hukum MA 2026

    Booth Polri Sabet Juara di Pameran Kampung Hukum MA 2026

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • account_circle RN-03
    • 0Komentar

    Jakarta, ReportaseNews – Pendekatan humanis dan edukasi berbasis teknologi yang diusung Polri berbuah manis pada perhelatan Pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung (MA) 2026. Mengusung konsep layanan satu pintu yang interaktif, booth Polri menyabet penghargaan juara terbaik 3 dalam ajang tahunan yang digelar di halaman Gedung Mahkamah Agung RI, Selasa (10/2/2026). Pencapaian itu didorong oleh membludaknya […]

  • Oknum ASN UIN Padangsidimpuan Dilaporkan ke Polisi Terkait Perzinahan di Hotel

    Oknum ASN UIN Padangsidimpuan Dilaporkan ke Polisi Terkait Perzinahan di Hotel

    • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
    • account_circle RN-03
    • 0Komentar

    Padangsidimpuan, ReportaseNews – Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (Syahada) Kota Padangsidimpuan berinisial ASH dilaporkan ke Polrestabes Medan atas dugaan tindak pidana perzinahan dengan seorang wanita berinisial RA. Laporan itu tertuang dalam Laporan Polisi nomor LP/B/2169/V/2026/SPKT/POLRESTABES Medan tertanggal Rabu, 10 Juni 2026. Pelapor dalam kasus […]

  • Viral Polisi Dikejar Warga dan Didorong ke Parit Dekat Mako Polda Sumut

    Viral Polisi Dikejar Warga dan Didorong ke Parit Dekat Mako Polda Sumut

    • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
    • account_circle RN-03
    • 0Komentar

    Medan, ReportaseNews – Sebuah rekaman video yang memperlihatkan seorang oknum anggota kepolisian dikejar-kejar oleh sekelompok warga hingga didorong masuk ke dalam parit viral di media sosial. Peristiwa yang sempat menghebohkan publik itu belakangan diketahui berlatar belakang konflik internal rumah tangga. Dalam potongan video yang beredar luas, anggota polisi yang diketahui berinisial HL tersebut awalnya terlibat […]

  • Lima Warga Tewas Tertimbun Longsor di Deliserdang

    Lima Warga Tewas Tertimbun Longsor di Deliserdang

    • calendar_month Kamis, 9 Apr 2026
    • account_circle RN-03
    • 0Komentar

    Deliserdang, ReportaseNews – Sebanyak lima warga ditemukan meninggal dunia akibat bencana tanah longsor yang menerjang Dusun III, Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Rabu (8/4/2026) dini hari. Peristiwa nahas ini mengakibatkan enam rumah warga rusak berat setelah tertimbun material tanah dari perbukitan di sekitar lokasi pemukiman. Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik […]

  • Menkeu Siapkan Perpres Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Kelas 3

    Menkeu Siapkan Perpres Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Kelas 3

    • calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
    • account_circle RN-03
    • 1Komentar

    Jakarta, ReportaseNews – Pemerintah menyusun Peraturan Presiden (Perpres)  terkait penghapusan seluruh beban tunggakan piutang dan denda iuran yang selama ini menjerat peserta BPJS Kesehatan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) serta Bukan Pekerja (BP) khusus untuk kelas 3. Langkah itu bukan sekadar instrumen bantuan sosial, melainkan strategi makro untuk menyehatkan kembali ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional […]

expand_less