Puluhan pelaku UMKM di Perusda Aneka Usaha Kalbar mengelar aksi damai tolak penerapan One Gate System perparkiran dan kenaikan harga sewa kios. (foto Adi Saputro).
Pontianak, Kalimantan Barat, reportasenews.com – Puluhan pelaku UMKM di pusat kuliner Perusda Aneka Usaha di jalan Sultan Abdulrahman mengelar aksi unjukrasa damai di depan pintu masuk.
Aksi yang diikuti ibu-ibu ini menolak penerapan one gate system untuk perparkiran yang dinilai bisa mempengaruhi jumlah pengunjung. Selain itu, menolak kenaikan harga sewa yang dirasakan memberatkan di tengah situasi yang baru saja usai Pandemi Covid 19.
“Kami dari pihak Tenant UMKM Perusda Kalbar dengan tegas menolak penerapan one gate system karena sistem ini akan mengurangi income kami sebagai Tenant, karena pemberlakuan sistem ini banyak konsumen kami yang mengeluh,” ungkap Jumheli Lukmansyah, koordinasi lapangan aksi Pelaku UMKM di Aneka Usaha Perusda Kalbar, Selasa (7/3/2023).
Jumheli juga menekan penerapan one gate system ini juga berdampak pada kondisi arus lalu lintas yang berada di jalan Sultan Abdulrahman dimana kawasan ini terbilang padat sehingga menganggu kenyamanan pengendara maupun pengunjung yang sering menimbulkan kemacetan.
“Satu pintu ini menyebabkan antrian masuk antara pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil ini bisa menganggu arus lalu lintas,” ujarnya.
Selain itu, aksi ini juga menolak kenaikan harga sewa toko atau kios yang tinggi, terlebih ini Perusda Kalbar adalah milik pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang notebenenya adalah pemerintah.
“Seharusnya sewa kiosnya bisa lebih murah dari swasta, nah itu juga yang kita keluhkan,” ucapnya.
Saat ini, harga sewa kios di kawasan ini mencapai Rp 2,5 juta per bulan. Kondisi ini sebenarnya sudah membebani pelaku UMKM ditambah mulai adanya penerapan one gate system perparkiran yang sifatnya progesif.
“Kondisi ini tentu berpengaruh pada pelanggan kami yang malas untuk masuk atau berbelanja kuliner di kios kami,” keluhnya.
One gate system perparkiran ini pun diberlakukan Perusda Kalbar ini secara sepihak tanpa pemberitahuan atau sosialisasi terlebih dahulu.
“Kami juga menolak, sistem ini tanpa sosialisasi dan cenderung dipaksakan, karena lokasi ini sebenarnya belum layak dilakukan one gate system, padahal masih banyak tempat-tempat lain yang layak dilakukan one gate system, justru tidak diberlakukan, nah kenapa kami yang baru bangkit ini diberlakukan one gate system,” pungkasnya. (das)