Jakarta, reportasenews.com-Apa yang dikhawatirkan Ahok bahwa APDB DKI rawan jadi bancakan, akhirnya terjadi juga. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2017 sudah disahkan dalam sebuah sidang paripurna minggu lalu, ada mata anggaran “bengkak†Rp 43 miliar yang muncul dalam pembahasan 2 minggu terakhir.
APBD DKI Jakarta tahun 2017 yang ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik dan Triwisaksana.
Nilai APBD DKI 2017 mencapai Rp 70,191 triliun.
Sekretaris daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, kenaikan anggaran tersebut sudah dicanangkan semenjak Ahok masih menjabat.
“Waktu itu yang menandatangani kenaikannya Pak Ahok bukan Pak Soni (Plt Gubernur DKI). Jadi tinggal hitung komponennya saja, saya kalau ditanya komponennya enggak tahu detail,” kata Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta.
Awalnya, ketika masih menjadi Gubernur DKI, Ahok menganggarkan Sekretariat DPRD  Rp  100.133.883.034, kemudian direvisi dan dinaikkan sedikit oleh Plt Gubernur Soni menjadi Rp 100.797.658.783, setelah dibahas di DPRD DKI, disahkan menjadi Rp 143.615.667.751. Total kenaikan anggaran untuk sekretariat dewan menjadi Rp 43.481.784.717.
Menurut Saefullah, kenaikan tersebut sudah disesuaikan dengan kenaikan beberapa komponen dan hal lainnya yang berkaitan.
Dalam APBD 2017 yang telah disahkan itu, dalam dokumen itu juga dijelaskan secara rinci, kegiatan apa saja yang dianggarkan DPRD DKI untuk operasional di gedung parlemen tingkat provinsi. Misalnya saja, penyedia jasa telepon air dan internet yang mendapat kucuran dana senilai Rp 29.373.483.125.
Penyediaan makanan dan minuman bagi anggota DPRD DKI sebesar Rp 11.020.320.450. Pakaian dinas dan atribut untuk pimpinan dan anggota DPRD DKI dianggarkan senilai Rp 1.387.779.250.
Sementara untuk rapat-rapat, seperti Badan Legislasi Rp 5.828.004.000, rapat di Badan Anggaran Rp 3.206.670.000. Ada pula anggaran untuk pendidikan dan pelatihan anggota DPRD DKI yang dialokasikan sebesar Rp 3.600.754.000
Anggaran yang lebih ‘wah’ lainnya yakni untuk kunker 106 anggota dewan dan para stafnya diberikan Rp 45.501.998.000. Sementara untuk kunker komisi beda lagi, dialokasikan senilai Rp 12.579.624.000. Untuk pelaksanaan reses, anggota DPRD DKI dapat Rp 38.090.397.114.
Lebih dahsyatnya lagi, Anggota dewan juga tak perlu mengeluarkan kocek untuk sekedar memeriksakan kesehatan di dokter. Sebab sudah memiliki anggaran yang dibiayai dari uang rakyat senilai Rp 1.378.000.000.
Menariknya, ada sejumlah mata anggaran yang tidak diusulkan pemerintah namun masuk dan disahkan dalam APBD DKI 2017 tersebut. Salah satunya penataan dan rehabilitasi kolam gedung DPRD DKI senilai Rp 579.041.780.
Bukan hanya itu saja yang tak diusulkan pemerintah DKI tapi masuk dalam anggaran. Penyedia jasa pengemudi bagi anggota DPRD juga masuk dengan nilai cukup fantastis yakni Rp 4.302.870.680. Begitu juga, perbaikan buat rumah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi masuk dalam APBD DKI, dengan nilai Rp 1.443.117.109.
Reaksi Ahok
Gubernur DKI nonaktif Ahok tak mempermasalahkan DPRD DKI mengusulkan program dan rencana anggaran. Hanya saja perlu dilihat apakah program yang ditawarkan masuk akal. “Kalau tidak masuk akal ya sudah, kami tolak.”
Menurut Ahok, sama dengan kasus UPS yang terjadi beberapa tahun silam. Membengkaknya APBD dapat mengakibatkan program-program prioritas tak dieksekusi. Karena anggaran tak cukup untuk mengakomodasinya. “Akhirnya ketika program dieksekusi, barang yang dibeli hanya untuk menguntungkan dia (DPRD), seperti kasus UPS,” ujar Ahok.
Sebelumnya, Ahok telah menghitung rencana APBD pada 2017. Ahok juga menyesuaikan dengan kebutuhan kenaikan transpor dan lain-lain. “Saya enggak bisa berdebat, karena KUA-PPAS yang saya siapkan dibongkar,” ucap dia. “Kami yang dikasih jabatan, membuat visi-misi program itu kami, kok yang susun anggaran bukan kami?” (tat)
