Jakarta, Reportasenews.com – Utusan Tiongkok sedang bereksperimen melakukan diplomasi publik bergaya Trump di Twitter.
Twitter dilarang di Cina, tetapi diplomat Cina di luar negeri, yang secara tradisional tidak dikenal blak-blakan, telah mulai menggunakan platform untuk menghadapi kritik Beijing secara lebih langsung dan agresif.
Zhao Lijian, wakil kepala misi ke Pakistan, terlibat keributan di media social saat membela perlakuan Beijing terhadap Uighur, minoritas Muslim di wilayah Xinjiang.
Zhao membidik AS, seorang kritikus vokal tentang penahanan massal orang-orang Uighur di Xinjiang, dengan membuat daftar berbagai masalah sosial di AS termasuk pemisahan ras. Dia menulis: “Jika Anda berada di Washington, D.C., Anda tahu orang kulit putih tidak pernah pergi ke wilayah SW, karena itu adalah area untuk orang kulit hitam & Latin. Ada pepatah ‘hitam putih & putih’.” tweetnya di twitter.
Dia melanjutkan: “Rasisme di AS telah ada sejak zaman kolonial. Stratifikasi rasial terus terjadi dalam pekerjaan, perumahan, pendidikan, pinjaman, & pemerintahan. ”
Tweetnya mendorong mantan penasihat keamanan nasional Susan Rice untuk memanggil Zhao sebagai “aib rasis” dan mengatakan dia harus dipanggil kembali ke China.
Zhao adalah salah satu dari sekelompok kecil diplomat Cina yang semakin vokal yang membawa pesan mereka langsung ke audiens internasional melalui media sosial.
“Ini adalah strategi komunikasi baru yang diadopsi oleh para aktor diplomatik Tiongkok,” kata Alessandra Cappelletti, seorang pakar diplomasi budaya di Xi’an Jiaotong-Liverpool University.
“Mereka semakin menggunakan alat ini dengan cara yang efektif dan canggih untuk menjangkau audiens yang lebih luas sebanyak mungkin,” katanya.
Sejak 2014, semua kedutaan besar Tiongkok di luar negeri telah membuat halaman Facebook resmi, menurut Cappelletti, yang baru-baru ini menerbitkan sebuah makalah yang menganalisis diplomasi digital dan akun Twitter Zhao. Facebook telah dilarang di Cina sejak 2009.
“Tujuan di balik ini adalah untuk membuat China tampak lebih akrab bagi pemirsa asing, lebih ramah, lebih mudah didekati, lebih terbuka secara langsung,” kata Cappelletti.
Akun pribadi diplomat Twitter tampaknya lebih konfrontatif, mengambil topik yang lebih kontroversial. Diplomat lain, Zhang Lizhong, duta besar China untuk Maladewa, baru-baru ini membidik mantan presiden Maladewa Mohamed Nasheed, yang sekarang menjadi pembicara parlemen.
Duta Besar Tiongkok untuk AS, Cui Tiankai, yang telah mempunyai akun Twitter, juga menggunakan platform tersebut untuk mengkritik kunjungan presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, ke AS. Beijing mengklaim Taiwan, tempat pemerintah saingan China dibentuk setelah berakhirnya perang saudara Cina pada 1949, sebagai bagian dari daratan.
Cui menulis: “Taiwan adalah bagian dari Tiongkok. Tidak ada upaya untuk memecah Cina yang akan berhasil. Mereka yang bermain api hanya membakar diri mereka sendiri.” Tegasnya. (dik/sumber:theguardian)
