Jakarta, reportasenews.com – Seiring dengan meningkatnya aktifitas pelayaran di kawasan perairan Indonesia, telah memicu berbagai dampak negatif di laut. PT Ketrosden Triasmitra selaku perusahaan penyelenggara jaringan kabel bawah laut, merupakan salah satu pihak yang turut merasakan dampak negatif tingginya aktifitas hilir mudik kapal laut.
Dalam dua tahun terakhir ini saja, PT Keteosden Triasmitra setidaknya sudaj empat kali mengalami kerugian besar akibat terputusnya kabel bawah laut. Dari empat kejadian kabel putus tersebut, semua dikarenakan tersangkat jangkar kapal laut yang tengah melintasi perairan Indonesia.
Sehubungan dengan itu, PT Teiasmitra telah menggandeng Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) untuk bekerjasama menjaga seluruh aset kabel bawah lautnya.
Kerjasama antara Bakamla RI dengan PT Ketrosden Triasmitra ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang pelaksanaan pengamanan di laut.
Penandatanganan nota kesepahaman ini disaksikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara di Gedung Menara 9 Jakarta, Selasa (1/8).
CEO PT Ketrosden Triasmitra Titus Dondi Patria mengatakan, selama ini permasalahan laut yang sering disoroti adalah bagaimana menjaga perairan dari kapal-kapal ilegal, aksi penyelundupan pencurian ikan. “Pada halbkita juga punya aset lain yang sangat berharga yaitu kabel laut,” ujar Titus.
Apabila kabel laut putus, lanjut Titus, dampaknya bukan karena kerugian materialnya, tapi dampak kerugian besar terhadap pelangan.
Kasus terbaru ketika seminggu yang lalu, ketika jaringan internet terputus, hingga putra presidenpun ikut komplain. Dimana penyebab terputusnya jaringan internet adalah karena ada kabel bawah laut yang terputus akibat terseret jangkar kapal yang tidak menyalakan sistem signalnya.
Menurut Titus, selaku pemilik kabel laut, selama ini pihaknya sudah melakukan monitoring.
“Yang jadi persoalan kami tidak punya kewenangan menindak sehingga kita merasa perlu untuk bekerja sama dengan Bakamla. Bakamla sebagai badan yang berfungsi melakukan patroli laut memeliki kewenangan melakukan pengaman, pengawalan, pecengahan , hingga penindakan. Jadi selama ini bakamla melakukan penindakan kapal-kapal ilegal namun bisa juga menindak kapal-kapal yang memutus jaringan kabel bawah laut yang juga termasuk kategori aset nasional. Kita butuh perlindungan dari pemerintah untuk bisa melakukan penegakan hukum dan bakamla memeliki peran itu, Tutur Titus.
Mengapa Triasmitra tidak berkerja sama dengan TNI Angkatan Laut, sebab menurut pemerintah badan yang paling berwenang menangani persoalan pengamanan kabel bawah laut adalah Bakamla. Sedangkan TNI angkatan laut fungsinya untuk pertahanan keamanan negara.
Persoalan operator kabel bawah laut selama ini, ketika kabel terputus maka yang melakukan perbaikan adalah operator. “Dengan adanya kerjasama dengan Bakamla ini maka operator bisa melakukan penuntutan terhadap pemilik kapal dengan sanksi bayar biaya penyambungan kembali kabel yang terputus.
Menteri Komunikasi dan Informasi, Ridiantara mengatakan, pemerintah berencana untuk menyusun aturan perundang-undangan yang mengatur soal pengamanan jaringan kabel bawah laut.
“Sebagai infrastruktur strategis, ini harus ada semacam alur atau koridor yang diatur sedemikian rupa hingga tidak boleh sembarangan orang kesana. Seharisnya pemerintah yang mengatur ini nanti kita bicara kepada pemerintah karena ini di bawah Menko Polhukam,” kata Rudiantara.
Terhadap asosiasi kabel laut dan Bakamla, Rudiantara meminta agar melakukan sosialisasi kepada seluruh pemilik kapal untuk lebih berhati-hati ketika akan melewati jalur jaringan kabel bawah laut. (Tan/Tat)
