Menu

Mode Gelap
Arus Mudik Lebaran di Pelabuhan Dwikora Pontianak Mulai Padat

Daerah · 6 Des 2023 05:30 WIB ·

UMK Cuma Naik Rp 35.000, DPRD Situbondo Nilai Pemkab Tak Serius Sejahterakan Buruh


					UMK Cuma Naik Rp 35.000, DPRD Situbondo Nilai Pemkab Tak Serius Sejahterakan Buruh Perbesar

H Tolak Atin, anggota Komisi IV DPRD Situbondo.

 

Situbondo, reportasenews.com – Komisi IV DPRD Situbondo, menilai Pemkab Situbondo tidak serius untuk mensejahterakan para buruh. Terbukti, Pemkab Situbondo
menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp2.172.287.

Praktis, dengan menaikan UMK hanya sebesar 1,62 persen atau sekitar Rp35.261, sehingga yang awalnya sebesar Rp2.137.025 menjadi sebesar Rp2.172.287. Sehingga UMK Situbondo terendah di Jawa Timur.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo Tolak Atin mengatakan, pihaknya mempertanyakan perumusan perhitungan. Bukan hanya tentang rumus yang telah ditetapkan melalui PP 51 Tahun 2023. Namun terkait imput data pertumbuhan ekonomi dan inflasinya.

“Saat ini, barang kebutuhan pokok seperti beras di Situbondo tertinggi se-Jatim, ikan mahal, barang-barang pertanian mahal, jadi acuan pertumbuhan ekonomi saya kurang paham,” kata Tolak Atin, Selasa (5/12/2023).

Menurutnya, jika UMK Kabupaten Situbondo terendah di Jawa Timur berarti faktor penyerapan tenaga kerja rendah. Sebaliknya, jika UMK tinggi maka penyerapan tenaga kerja juga tinggi.

“Sehingga saya memastikan penyerapan tenaga kerja Situbondo terendah di Jawa Timur,”,bebernya.

Politisi PKB menegaskan, berdasarkan informasi, Pemkab Situbondo tidak mempublikasi
pengusulan kenaikan UMK sebesar Rp 28 ribu atau naik 1,32 persen. Namun oleh Gubernur Jatim UMK tersebut dinaikkan Rp 35 ribu atau 1,62 persen.

“Kebijakan tersebut tidak pro terhadap perbaikan tenaga kerja, seharusnya bisa mengusulkan lebih dari UMK yang diusulkan sehingga gubernur bisa menetapkan lebih tinggi lagi dari yang UMK sekarang,”,katanya.

Menurutnya, peringkat terendah UMK Situbondo se-Jatim tersebut akan menjadi pembahasan bersama antara legislatif dengan eksekutif kedepannya. Terutama terkait angka pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi.

Selain itu, pasca penetapan UMK DPRD Kabupaten Situbondo, akan meminta perusahaan dan pemerintah, agat mematuhi aturan yang ada. Itu dilakukan karena banyak tenaga kerja perusahaan dan tenaga honorer pemerintah yang dibayar dibawah UMK.

“UMK diatas 2 juta itu akan diberlakukan pengupahan ke semua perusahaan. Sekarang temuan kami (DPRD) pemerintah daerah saja ada yang menggaji separuh dibawah UMK, tenaga kontrak tenaga kesehatan ada yang dibayar Rp 600 ribu -Rp 900 ribu namun yang dimasukkan ke BPJS Ketenagakerjaan dimasukkan sesuai UMK,” pungkasnya.(fat)

Komentar
Artikel ini telah dibaca 49 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Politikus Golkar Siap Maju Menjadi Calon Walikota Binjai

2 Maret 2024 - 09:39 WIB

UKMK Sawit Sm-art Batik Berikan Edukasi Batik Sawit ke Pengunjung WNI dan WNA di INACRAFT 2024.

2 Maret 2024 - 08:07 WIB

Jadi Narasumber Semarak UKMK Sawit BPDPKS di Medan, CEO Sm-art Batik Ceritakan Perjalanan Pengembangan Industri Batik Sawit

2 Maret 2024 - 07:59 WIB

Diwarnai Aksi Protes, Ketua KPU Situbondo Optimis Rekap Pemilu 2024 Rampung Tepat Waktu

1 Maret 2024 - 22:09 WIB

Gegara Tak Dipinjami Ambulance, Warga Situbondo Meninggal

1 Maret 2024 - 18:57 WIB

Penuhi Panggilan Tim Penilai ASN, Imam Hidayat Bantah Terlibat Politik Praktis

1 Maret 2024 - 17:42 WIB

Trending di Daerah