Menu

Mode Gelap

Daerah · 6 Des 2023 05:30 WIB ·

UMK Cuma Naik Rp 35.000, DPRD Situbondo Nilai Pemkab Tak Serius Sejahterakan Buruh


					UMK Cuma Naik Rp 35.000, DPRD Situbondo Nilai Pemkab Tak Serius Sejahterakan Buruh Perbesar

H Tolak Atin, anggota Komisi IV DPRD Situbondo.

 

Situbondo, reportasenews.com – Komisi IV DPRD Situbondo, menilai Pemkab Situbondo tidak serius untuk mensejahterakan para buruh. Terbukti, Pemkab Situbondo
menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp2.172.287.

Praktis, dengan menaikan UMK hanya sebesar 1,62 persen atau sekitar Rp35.261, sehingga yang awalnya sebesar Rp2.137.025 menjadi sebesar Rp2.172.287. Sehingga UMK Situbondo terendah di Jawa Timur.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo Tolak Atin mengatakan, pihaknya mempertanyakan perumusan perhitungan. Bukan hanya tentang rumus yang telah ditetapkan melalui PP 51 Tahun 2023. Namun terkait imput data pertumbuhan ekonomi dan inflasinya.

“Saat ini, barang kebutuhan pokok seperti beras di Situbondo tertinggi se-Jatim, ikan mahal, barang-barang pertanian mahal, jadi acuan pertumbuhan ekonomi saya kurang paham,” kata Tolak Atin, Selasa (5/12/2023).

Menurutnya, jika UMK Kabupaten Situbondo terendah di Jawa Timur berarti faktor penyerapan tenaga kerja rendah. Sebaliknya, jika UMK tinggi maka penyerapan tenaga kerja juga tinggi.

“Sehingga saya memastikan penyerapan tenaga kerja Situbondo terendah di Jawa Timur,”,bebernya.

Politisi PKB menegaskan, berdasarkan informasi, Pemkab Situbondo tidak mempublikasi
pengusulan kenaikan UMK sebesar Rp 28 ribu atau naik 1,32 persen. Namun oleh Gubernur Jatim UMK tersebut dinaikkan Rp 35 ribu atau 1,62 persen.

“Kebijakan tersebut tidak pro terhadap perbaikan tenaga kerja, seharusnya bisa mengusulkan lebih dari UMK yang diusulkan sehingga gubernur bisa menetapkan lebih tinggi lagi dari yang UMK sekarang,”,katanya.

Menurutnya, peringkat terendah UMK Situbondo se-Jatim tersebut akan menjadi pembahasan bersama antara legislatif dengan eksekutif kedepannya. Terutama terkait angka pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi.

Selain itu, pasca penetapan UMK DPRD Kabupaten Situbondo, akan meminta perusahaan dan pemerintah, agat mematuhi aturan yang ada. Itu dilakukan karena banyak tenaga kerja perusahaan dan tenaga honorer pemerintah yang dibayar dibawah UMK.

“UMK diatas 2 juta itu akan diberlakukan pengupahan ke semua perusahaan. Sekarang temuan kami (DPRD) pemerintah daerah saja ada yang menggaji separuh dibawah UMK, tenaga kontrak tenaga kesehatan ada yang dibayar Rp 600 ribu -Rp 900 ribu namun yang dimasukkan ke BPJS Ketenagakerjaan dimasukkan sesuai UMK,” pungkasnya.(fat)

Komentar

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Tertimpa Pohon Tumbang, 2 Rumah Kakak Beradik di Situbondo Rusak Berat

14 Juli 2024 - 21:18 WIB

DuaGudang Terbakar di Situbondo, Kerugian Materi Mencapai 45 juta

14 Juli 2024 - 21:14 WIB

Ae Mutu Air Tiga Rasa, Nikmati Keindahan Alam dan Budaya di Gunung Kelimutu

14 Juli 2024 - 21:08 WIB

Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun, Apdesi Situbondo Gelar Syukuran

13 Juli 2024 - 16:23 WIB

Keroyok Seorang Perempuan, Bapak dan Anak di Situbondo Dipolisikan

12 Juli 2024 - 22:10 WIB

Bawa Sajam Saat Konvoi, Puluhan Anggota PSHT Diamankan

12 Juli 2024 - 17:16 WIB

Trending di Daerah