Menu

Mode Gelap

Ekonomi · 8 Feb 2023 22:56 WIB ·

Upaya Indonesia Memperoleh Dukungan Inggris Untuk Menjadi Anggota Financial Action Task Force


					Upaya Indonesia Memperoleh Dukungan Inggris Untuk Menjadi Anggota Financial Action Task Force Perbesar

London, reportasenews.com – Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Cahyo R. Muzhar, bertemu dengan sejumlah pejabat dari His Majesty’s Treasury (HM Treasury).

Pada pertemuan tersebut, Cahyo menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dengan memperkuat legal infrastructure dan institutional infrastructure.

“Pemerintah Indonesia melakukan upaya penguatan legal infrastructure dan institutional infrastructure dalam memerangi TPPU dan TPPT melalui penerbitan sejumlah peraturan mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri,” kata Cahyo, saat melakukan pertemuan, Selasa (7/2/2023).

Untuk diketahui, pada proses untuk menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF), Indonesia telah melalui tahapan on site mutual evaluation review yang berlangsung pada pertengahan tahun lalu dan face-to-face meeting pada Desember 2022. Plenary meeting yang akan dilaksanakan pada tanggal 19-24 Februari 2023 di Paris akan menjadi pertemuan puncak yang menentukan keberhasilan Indonesia untuk menjadi anggota FATF. Oleh karena itu, Indonesia berupaya meraih dukungan dari negara-negara anggota FATF, dalam hal ini termasuk dari Inggris.

Pihak HM Treasury yang diwakili oleh sejumlah pejabat dari Sanctions and Illicit Finance Team, yaitu: Jennifer Haslett (Deputy Head of the UK FATF Delegation), Dylan Bage (Senior Policy Adviser and Member of the UK FATF Delegation), dan Abi Harrison (Policy Adviser and Member of the UK FATF Delegation) mengajukan pertanyaan terutama mengenai pengawasan terhadap profesi notaris.

Cahyo R. Muzhar yang didampingi oleh M. Aliamsyah (Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum), Tudiono (Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional), serta pejabat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Inggris menyampaikan penjelasan secara komprehensif mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap notaris yang merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM.

Hal tersebut mendapatkan respon positif dari pihak HM Treasury yang akan memberikan rekomendasi kepada tim delegasi Inggris untuk mendukung keanggotaan Indonesia pada FATF dalam Plenary Meeting di Paris.

Cahyo menjelaskan Keanggotaan Indonesia pada FATF memiliki arti penting, terutama dalam kaitannya dengan pemulihan perekonomian nasional setelah terkena dampak pandemi Covid-19. Melalui keanggotaan tersebut, Indonesia menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia memiliki sistem yang efektif dalam memberantas dan mencegah terjadinya TPPU dan TPPT sehingga ekosistem bisnis Indonesia aman dan berintegritas.

“Dengan demikian, kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia akan meningkat dan dapat membuka lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” kata dia.

Selain menemui pejabat dari HM Treasury, delegasi Indonesia juga akan menghadiri sidang di The Judicial Committee of The Privy Council terkait kasus Bank Century dan bertemu dengan sejumlah pejabat dari Home Office dan Serious Fraud Office. (*)

Komentar

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Jangan Sampai Kebijakan Insentif Likuiditas Menjadi BLBI Jilid II…!!!

2 Juni 2024 - 22:12 WIB

Bersama Narasa Indonesia, CEO Batik Sawit Sm-art Batik Ajak IKM Batik Pekalongan Kembangkan Batik Ekologis

29 Mei 2024 - 10:54 WIB

Hati-Hati dengan Iming-Iming Keuntungan Investasi Fantastis

19 Mei 2024 - 12:12 WIB

Kemenkeu, Bank Indonesia & Bank Centris dalam Pusaran Kasus BLBI

29 April 2024 - 01:15 WIB

Kepala Grup Pengembangan UMKM dan Keuangan Inklusif BI Pusat Apresiasi UMKM Batik Sawit Mitra KPW BI DIY pada IBSE 2024

27 April 2024 - 14:32 WIB

UKMK Sawit BPDPKS Sm-art Batik Promosikan Batik Sawit di IBSE 2024

25 April 2024 - 14:07 WIB

Trending di Ekonomi