Menu

Mode Gelap
Arus Mudik Lebaran di Pelabuhan Dwikora Pontianak Mulai Padat

Hukum · 8 Sep 2016 15:34 WIB ·

Vicarious Liability Pada Penerapan Electronic Law Enforcement ?


					foto ilustrasi Perbesar

foto ilustrasi

Oleh: Kombes Pol Dr Chrysnanda DL

JAKARTA RN.COM – Menerapkan Vicarious Liability (VL) sebagai azas pengalihan pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas apakah merupakan suatu keniscayaan ?

Secara yuridis, KUHP maupun Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UULLAJ) belum menganut azas VL. Tatkala Electronic  Law Enforcement (ELE) diterapkan, penindakan terhadap pelanggar yang tercatat adalah dari data kendaraan bermotornya, yang akan dicatat dan dikenakan sanksi denda kepada nama yang tertera dalam dokumen kendaraan.

Penerapaan ELE tidak lagi semata-mata pelanggarnya. Pada pelanggaran lebih muatan, pelanggaran kendaraan bermotor angkutan umum yang tidak layak jalan, sekarang  ini dibebankan kepada pengemudinya saja.

Maraknya penggunaan kendaraan bermotor oleh anak-anak di bawah umur yang berdampak terjadinya kecelakaan lalulintas dengan korban yang dikategorikan fatal.

Pemikiran penerapan azas VL ini memerlukan legitimasi secara yuridis, sosiologis, sebagai bentuk perlindungn, pengayoman, penyelamatan dan membangun budaya tertib berlalu lintas.

Tatkala ELE diterapkan salah satu efek kepada para pemilik kendaraan bermotor adalah tidak lagi sembarangan meminjamkan atau mengizinkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak  berkompeten mengemudikan atau mengoperasionalkan kendaraannya.

Demikian halnya untuk korporasi juga tidak sembarangan memerintahkan pengemudinya mengangkut barang yang melebihi batas muatan.

Bagi korporasi juga akan berhati-hati dan bertanggungjawab atas kendaraannya yang digunaakan dalam operasional untuk angkutan orang maupun barang. Bagi orang tua atau sekolah maupun para guru, akan ikut bertanggung jawab atas penggunaan kendaraan oleh anak-anak di bawah umur.

Penerapan VL ini mungkin bisa menjadi penyegar atas asas “actus non facit reum, nisi mens sit rea”, atau asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Penerapan asas tersebut tidaklah harus secara kaku, karena akan menyulitkan untuk memintakan pertanggungjawaban pidana pada penerapan ELE, penindakan terhadap korporasi maupun orang tua yg lalai atau salah mengijinkan anak-anak di bawah umur mengendarai kendaraan. (Redaksi)

Komentar
Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Semangat Kartini Sm-art Batik: UKMK Batik Sawit BPDPKS yang Libatkan 50-an Pembatik Perempuan

21 April 2024 - 09:53 WIB

15 Kilogram Sabu dari Malaysia Masuk Ke Kalbar, Seorang Kurir Berhasil Diringkus

19 April 2024 - 19:04 WIB

Berkasnya Dinyatakan P21, Dua Tersangka TPPO Dijebloskan ke Rutan Situbondo

18 April 2024 - 16:06 WIB

Anggota DPR RI Asal Jambi Ihsan Yunus, Diperiksa KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi  di Kemenkes

18 April 2024 - 15:34 WIB

Tiga Lokasi Tenpat Perdagangan Narkoba Dirobohkan Polres Binjai.

18 April 2024 - 10:22 WIB

Presiden Jokowi Harus Tau Ada Bank dalam Bank di Tubuh Bank Indonesia dalam Kasus Bank Centris

8 April 2024 - 11:40 WIB

Trending di Ekonomi