Menu

Mode Gelap

Daerah · 22 Okt 2021 14:05 WIB ·

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Beri Arahan Kepala Daerah dan Penegak Hukum di Kalbar


					Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat menghadiri Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (21/10/2021). (foto:ist) Perbesar

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat menghadiri Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (21/10/2021). (foto:ist)

Pontianak, reportasenews.com – Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata,  mengatakan KPK telah memetakan dan mengidentifikasi titik rawan korupsi di daerah yang meliputi 8 area intervensi yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention (MCP), yakni  Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.

Ditegaskan, Alexander Marwata, dalam pelaksanaannya KPK tidak hanya berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah, tetapi juga dengan sejumlah instansi terkait lainnya, diantaranya dengan jajaran APH (Kepolisian Daerah dan  Kejaksaan Tinggi), Pengadilan Tinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan  Bank Pembangunan Daerah (BPD).

“KPK mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan tata kelola aset daerah dengan fokus melakukan penertiban, pemulihan, dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah,” kata Alexander.

KPK juga memfasilitasi kerja sama antara Pemda dengan Kementerian ATR/BPN hingga jajaran Kanwil dan Kantah untuk mendorong sertifikasi aset daerah.

Kemudian, KPK turut memfasilitasi kerja sama antara Pemda dengan pihak Kejaksaan dalam proses penertiban dan pemulihan aset-aset bermasalah, baik melalui proses litigasi maupun non litigasi.

“Sudah 20 tahun sudah reformasi bergulir, begitu juga keberadaan KPK saat ini adalah buah dari reformasi yang dituntut masyarakat dan mahasiswa, dan dianggap serta dinilai syarat penegakan hukum saat ini belum profesional dan efektif, termasuk upaya-upaya pencegahan juga belum berjalan baik sehingga terbentuklah KPK, sehingga KPK hadir dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” beber Alexander.

Rapat koordinasi percepatan pemberantasan korupsi terintegrasi ini digelar KPK dalam  rangkaian kegiatan yang berlangsung mulai  tanggal 20 – 22 Oktober 2021 di sejumlah instansi, seperti  Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kalbar, Kuliah Umum di Perguruan Tinggi, Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencegahan Korupsi di Universitas Tanjungpura.

Rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik yang bersinergitas.

“Dalam satu Minggu, ada dua kepala daerah di wilayah Sumatera yang terkena OTT, bukan suatu hal yang membanggakan buat KPK, di satu sisi mungkin masyarakat menilai ini sebuah prestasi atau kinerja dari lembaga ini. Dan ini kami juga melihat suatu anomali, ” ujarnya.

Usai menghadiri Rakor pemberantasan korupsi terintegrasi, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata melakukan kunjungan ke Polda Kalimantan Barat.

Kunjungan tersebut dalam rangka rapat Koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah provinsi Kalimantan Barat.

“Polda Kalbar selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 telah menangani kasus pidana korupsi sebanyak 71 kasus dan telah menyelesaikan tahap 2 sebanyak 56 kasus, berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 16 desember tahun 2020 Polda Kalbar mendapat penghargaan dari KPK untuk kategori pelimpahan berkas perkara terbanyak ke kejaksaan,” tutur Kapolda Kalbar, Irjen Pol R. Sigid Hardjanto.

“Saya harapkan kegiatan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan sekaligus silaturahmi personil direktorat koordinasi dan supervisi KPK wilayah 3, dengan personil Polda Kalbar, kejaksaan, BPK, BPKP,  tentunya untuk mempermudah proses koordinasi ke depan dalam rangka pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, saya harapkan juga rekan-rekan Kapolres di kewilayahan beserta para Kajari, manfaatkan waktu sore hari ini untuk berdiskusi, rekan-rekan nanti bisa menanyakan hal-hal yang selama ini menjadi kendala penanganan korupsi di wilayah masing-masing,” ujar Sigid.

Kegiatan ini dihadiri Kejati Kalbar Masyhudi, Kaper BPKP Kalbar, Dikdik Sadikin, Kalan BPK Rahmadi, Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Asep Safrudin, Dir Reskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol Juda Nusa. (das)

Komentar
Artikel ini telah dibaca 29 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Gadis Dibawah Umur Dianiaya Rekan Kerja Lantaran Tak Terima Dipanggil Babu

29 November 2021 - 23:08 WIB

Pasutri Asal Balaikarangan Jual Narkoba di Pontianak, Dibekuk Polisi

29 November 2021 - 20:56 WIB

Propam Polres Situbondo, Akan Lakukan Penyelidikan Mobil Patroli Tabrak Bocah 7 Tahun 

29 November 2021 - 16:07 WIB

Polda Banten akan Gelar Swab Test di Pos Pengamanan Nataru

29 November 2021 - 13:40 WIB

Berstatus Sehat, Bank NTT Maksimalkan Peran Agen Pembangunan Paska Pandemi

28 November 2021 - 20:42 WIB

Vaksinasi Di Puskesmas Kedunggalar Ngawi Berujung Kerumunan Warga

28 November 2021 - 16:54 WIB

Trending di Daerah